Kenapa Guru Sekolah Rakyat Dapat Perlakuan Istimewa, Sementara Honorer Masih Menunggu?
INISIATIF.CO, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan peran strategis guru Sekolah Rakyat sebagai ujung tombak pendidikan prioritas pemerintah. Dalam arahannya, ia menekankan bahwa guru memiliki tanggung jawab besar untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas.
“Anda memiliki tugas yang sangat mulia. Anda sedang menyiapkan tunas-tunas bangsa. Anda sedang dalam rangka upaya kita bersama memutus rantai kemiskinan. Saya titip mereka kepada para guru Sekolah Rakyat, Anda sudah diseleksi melalui program yang ketat,” ujar Presiden Prabowo dalam Pembekalan Guru dan Kepala Sekolah Rakyat di Jakarta, Jumat (22/8/2025).
Prabowo menekankan, guru Sekolah Rakyat adalah pilihan hasil seleksi ketat dengan status jelas serta dukungan penuh dari negara. Mereka ditempatkan untuk memastikan program pendidikan prioritas benar-benar menyentuh masyarakat bawah.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menambahkan bahwa guru Sekolah Rakyat tidak hanya dipilih melalui seleksi, tetapi juga dipersiapkan dengan mindset baru.
“Guru-guru di Sekolah Rakyat memastikan bahwa setiap proses belajar mengajar dapat memberikan manfaat bagi pengembangan karakter murid, menumbuhkan kepercayaan diri, hingga mampu membuka jalan bagi masa depan mereka,” jelas Rini, dikutip dari laman resmi KemenPANRB.
Ia menegaskan pola pikir adaptif, sistemik, dan berorientasi pada hasil nyata menjadi bekal utama bagi para pendidik Sekolah Rakyat.
Kontras dengan Nasib Guru Honorer
Kehadiran Sekolah Rakyat dengan status dan dukungan penuh dari pemerintah menimbulkan perbandingan mencolok dengan guru honorer di sekolah reguler.
Selama bertahun-tahun, guru honorer juga mendidik anak-anak dari keluarga tidak mampu dengan penuh dedikasi. Namun, status mereka kerap tidak jelas, gaji jauh dari layak, dan fasilitas pendidikan terbatas.
Meski bertahan dengan idealisme, para guru honorer masih menghadapi ketidakpastian status kepegawaian hingga tahun 2025. Sementara itu, Sekolah Rakyat justru mendapat perhatian khusus melalui redistribusi guru PNS hingga pengadaan PPPK dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Perbedaan perlakuan inilah yang memunculkan pertanyaan mendasar dari kalangan guru honorer:
Jika negara mampu memberikan jaminan penuh bagi guru Sekolah Rakyat, mengapa ribuan guru honorer masih terus menunggu kepastian status hingga saat ini?[]
