Tgk Muharuddin Dorong Mahasiswa PTKIN Jadi Penjaga Peradaban dan Moralitas Politik
, Lhokseumawe – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tgk. Muharuddin, S.Sos.,I., MM tampil sebagai salah satu pemateri dalam Musyawarah Wilayah (Musywil) III Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SEMA PTKIN) Wilayah Sumatera, yang digelar di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, Rabu (12/11/2025).
Dalam forum yang mengusung tema “Mahasiswa Mewarisi Perjuangan Menegakkan Peradaban: Parlemen Aceh terhadap Amanah, Kuasa, dan Pembangunan Daerah”, Tgk Muharuddin menyampaikan pandangan mendalam tentang relasi antara kekuasaan, moralitas, dan peradaban khususnya dalam konteks Aceh yang berlandaskan nilai-nilai Islam.
Mengawali materinya, Tgk Muharuddin menyampaikan apresiasi dan harapan besar atas terselenggaranya forum mahasiswa se-Sumatera tersebut.
“Saya ucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Musyawarah Wilayah Senat Mahasiswa PTKIN se-Sumatera ke-3 di UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe. Semoga forum ini memperkuat silaturahmi, meneguhkan semangat kepemimpinan mahasiswa Islam, dan melahirkan gagasan-gagasan konstruktif bagi kemajuan kampus dan bangsa,” ujarnya.
Ia juga menyambut hangat kehadiran peserta dari berbagai provinsi di Sumatera.
“Selamat datang di Aceh buat adik-adik kampus se-Sumatera,” sambungnya.
Dalam paparannya, Tgk Muharuddin menjelaskan bahwa negara merupakan organisasi kekuasaan yang dikelola oleh rakyat, dan bentuk kekuasaan yang ideal adalah yang tumbuh dari rakyat yang moderat dan beradab.
Ia mengutip pandangan Ibnu Khaldun, bahwa pemegang kekuasaan adalah cerminan dari rakyatnya.
“Rakyat yang demokratis akan melahirkan pemegang kuasa yang adil. Sebaliknya, otoritas yang culas adalah refleksi dari masyarakat yang kehilangan nilai moralnya,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa peradaban elegan dan agamis lahir dari nilai agama, bukan dari kekuasaan yang sekadar bergulir tanpa arah moral.
“Kuasa sejati adalah dialektika antara keadilan dan kebijaksanaan,” katanya.
Menurutnya, konstruksi politik hari ini cenderung terjebak dalam polarisasi dan pragmatisme, yang menjauh dari esensi peradaban dan etika publik. Di sinilah, katanya, Aceh perlu menawarkan model kuasa berbasis nilai Islam, “Islam ter-Aceh-kan” sebagai jalan keluar dari krisis moral politik.
“Dalam sejarah Islam, politik bukan semata perebutan kekuasaan, tetapi kebijaksanaan dalam menata kehidupan bersama. Rasulullah melalui Piagam Madinah mencontohkan politik yang adil bagi semua, bukan hanya bagi mayoritas,” jelasnya.
Ia juga mengutip Al-Farabi dan Ibn Taymiyyah, menegaskan bahwa ukuran utama pemerintahan adalah keadilan dan integritas, bukan sekadar identitas keagamaan.
“Suatu pemerintahan bisa bertahan meskipun dipimpin orang kafir jika ia adil, tetapi akan runtuh meskipun dipimpin Muslim jika ia zalim,” kata Muharuddin, mengutip pandangan Ibn Taymiyyah.
Dalam konteks Aceh, politisi Partai Aceh ini menilai bahwa kuasa dan kekuasaan di Aceh tidak dapat dipisahkan dari tamadun (peradaban) Islam. Ia menegaskan bahwa budaya Aceh yang bersandar pada syariat melahirkan hubungan erat antara agama dan adat.
“Dalam hadih maja disebutkan, agama dan adat laksana mata hitam dan mata putih, tidak bisa dipisahkan,” ujarnya pria akrab disapa Tgk. Muhar ini.
Oleh karena itu, ia mengingatkan bahwa setiap penyimpangan dari garis peradaban politik Aceh, meskipun tampak demokratis, sejatinya akan menggerus legitimasi sosial dan moral masyarakat.
Tgk Muhar menutup materinya dengan pesan khusus kepada mahasiswa, bahwa mereka adalah bagian dari elite moral dan politik Aceh masa depan.
“Mahasiswa adalah infrastruktur politik Aceh yang harus siap menjaga ruang kuasa agar tetap sejalan dengan tamadun dan nurani rakyat Aceh,” tegasnya.
Selain Tgk Muharuddin, hadir pula dua narasumber lainnya, yakni Tarmizi Panyang, S.I.Kom (Wakil Bupati Aceh Utara) dan Faisal Haji Isa (Ketua DPRK Lhokseumawe).

Acara Musywil III SEMA PTKIN Sumatera tersebut berlangsung meriah dan penuh semangat kolaborasi antarperwakilan kampus. Selain sesi diskusi, forum ini juga menjadi ruang silaturahmi dan pertukaran gagasan untuk memperkuat peran organisasi mahasiswa intra kampus dalam pembangunan moral bangsa.
Dalam kegiatan tersebut panitia juga menghadirkan pertunjukan seni dan budaya Aceh. Sejumlah penampil turut memeriahkan acara, antara lain Safira Amalia, Jihan Fanyra, Afrizal Maulana, Me Irfan, Sanggar Seni, serta grup Rapa’i dan berbagai pertunjukan lainnya yang menampilkan kekayaan budaya lokal.[]
