Truk Plat BL Dihentikan, Eks GAM Ingatkan Aceh Juga Bisa Tertibkan Plat BK
INISIATIF.CO, Blangpidie – Langkah Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang menghentikan sejumlah truk berpelat BL asal Aceh saat melintas di wilayahnya menuai gelombang gejolak ditengah masyarakat Aceh.
Aksi Bobby itu viral setelah beredar video dirinya meminta sopir kendaraan asal Aceh mengganti pelat BL menjadi pelat BK. Alasannya, kendaraan yang beroperasi di Sumut wajib membayar pajak di provinsi tersebut.
Kebijakan spontan itu langsung memicu perdebatan publik, terutama di kalangan masyarakat Aceh yang merasa tersinggung.
Salah satu suara keras datang dari Wakil Ketua I DPRK Aceh Barat Daya (Abdya) politisi dari Partai Aceh sekaligus mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Tgk Mustiari atau akrab disapa Mus Sedong.
“Kalau di sana (Sumut) bisa menertibkan kendaraan berpelat BL, maka Aceh juga punya hak menertibkan kendaraan berpelat BK yang masuk dan beroperasi di wilayah Aceh,” tegas Mus Sedong, Senin (29/9/2025).
Mus Seudong menilai tindakan Bobby terlalu gegabah dan berpotensi memperkeruh hubungan antarprovinsi. Menurutnya, penegakan aturan pajak kendaraan seharusnya dilakukan melalui mekanisme resmi, bukan dengan tindakan sepihak di jalan.
Ia juga mengingatkan, sejak Indonesia merdeka tidak pernah ada persoalan mengenai pelat kendaraan yang melintas di provinsi lain, kecuali kebijakan terbaru Pemerintah Sumut.
Meski begitu, Mus Sedong meminta agar isu ini tidak berkembang menjadi konflik horizontal. Ia menyerukan keterlibatan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, serta Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan menyelesaikan polemik.
“Perlu digarisbawahi, langkah Pemerintah Sumut sudah mulai mengganggu kenyamanan yang selama ini berjalan baik. Kami dari Aceh, khususnya eks GAM, siap menghadapi segala kemungkinan. Sebab darah Aceh tidak pernah gentar sedikit pun,” ujar Mus Sedong selaku Imum Tentara Komite Peralihan Aceh (KPA) wilayah 013 Blangpidie
Mus Seudong menegaskan masyarakat Aceh selama ini menjunjung tinggi persaudaraan dengan provinsi tetangga. Namun, jika tindakan sepihak dibiarkan, keharmonisan itu bisa rusak.
Isu pajak kendaraan sendiri kerap menjadi sorotan di wilayah perbatasan. Kendaraan berpelat BL dari Aceh yang beroperasi di Sumut, maupun sebaliknya, sering jadi persoalan dalam konteks kepatuhan pajak.
Pengamat menilai, persoalan ini seharusnya diselesaikan melalui forum koordinasi antarprovinsi dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan Korlantas Polri, bukan dengan aksi spontan di lapangan.[]
