Pemkab Abdya Matangkan RKPD 2027 melalui Forum Konsultasi Publik
, Blangpidie – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Abdya Tahun 2027.
Kegiatan tersebut dibuka Bupati Abdya Dr. Safaruddin, S.Sos., MSP melalui Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah, Amrizal.
Forum yang berlangsung di Aula Dikilla Bappeda Abdya itu dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kabupaten (Forkopimkab), para kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya, Selasa (27/1/2026).
Dalam sambutannya, Amrizal menjelaskan bahwa FKP merupakan tahapan awal dalam penyusunan RKPD Tahun 2027. Forum ini bertujuan menjaring masukan dan aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan guna menyempurnakan rancangan awal RKPD sebelum ditetapkan secara resmi.
“Forum Konsultasi Publik ini merupakan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Ini adalah kewajiban konstitusional untuk menjaring aspirasi masyarakat sejak tahap awal perencanaan, agar rencana pembangunan yang disusun benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat,” kata Amrizal.
Ia merinci, pelaksanaan FKP memiliki sejumlah tujuan utama, di antaranya menghimpun aspirasi masyarakat, menyelaraskan usulan dengan kemampuan anggaran dan prioritas pembangunan daerah, membangun konsensus bersama terhadap program prioritas 2027, serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.
“Seluruh masukan dalam forum ini akan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD 2027 yang bermuara pada visi besar kita bersama, yakni Aceh Barat Daya Maju, Masyarakat Sejahtera,” ujarnya.
Menurut Amrizal, visi tersebut dijabarkan ke dalam delapan misi pembangunan daerah, meliputi peningkatan pemahaman dan pelaksanaan syariat Islam (Malem), peningkatan kualitas sumber daya manusia berbasis iptek dan agama (Carong), pembangunan infrastruktur terintegrasi (Meusyuhu), penguatan ekonomi masyarakat (Makmue), pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial (Adee), pemberdayaan perempuan dan pemuda (Jroh), penguatan sektor unggulan pertanian, kelautan, dan pariwisata (Seujahtera), serta reformasi birokrasi berbasis digital (Meusaneut).
Sejalan dengan misi tersebut, RKPD Abdya Tahun 2027 mengusung tema Peningkatan Infrastruktur Pendukung, Pemberdayaan Masyarakat, Produktivitas Sektor Unggulan Berbasis Teknologi, serta Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
Ia menambahkan, prioritas pembangunan Abdya ke depan mencakup peningkatan infrastruktur pendukung, khususnya konektivitas jalan produksi dan jembatan antar desa, percepatan akses telekomunikasi di wilayah terpencil, serta pengembangan energi ramah lingkungan.
Selain itu, pemerintah daerah juga menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat melalui penguatan peran perempuan, pemuda, dan kelompok rentan, peningkatan produktivitas sektor unggulan berbasis teknologi, serta penguatan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan melalui pendampingan UMKM dan wirausaha muda.
“Kami meminta seluruh elemen masyarakat memberikan masukan yang konstruktif. Kami juga menginstruksikan seluruh kepala OPD agar merancang program yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat, bukan sekadar rutinitas,” tegas Amrizal.
Ia berharap, perencanaan pembangunan tahun 2027 mampu menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, serta membawa Aceh Barat Daya menuju kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.[]
