Pekerja Media Kini Bisa Punya Rumah Sendiri, Ini Skemanya
INISIATIF.CO, Jakarta – Harapan pekerja media untuk memiliki rumah sendiri kini bukan lagi sekadar mimpi. Lewat program pembiayaan rumah dari BP Tapera yang diluncurkan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), pemerintah membuka jalan baru menuju kepemilikan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan.
Dalam acara sosialisasi bertajuk “Akselerasi Kepemilikan Rumah bagi Karyawan Industri Media” yang digelar pada Rabu (23/4), Deputi Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Sid Herdikusuma, menegaskan pentingnya membeli rumah saat ini, sebelum harga kian tak terjangkau.
“Harga rumah tidak akan pernah turun. Maka, waktu terbaik untuk membeli rumah adalah sekarang,” ujarnya di hadapan peserta yang mayoritas berasal dari industri media.
Sid juga menyoroti tantangan klasik yang dihadapi para calon pemilik rumah pertama: uang muka yang tinggi, suku bunga fluktuatif, serta proses birokrasi yang berbelit.
“Di sinilah kehadiran negara menjadi krusial,” tambahnya, sambil menyebut bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan komitmen nyata dalam menyelesaikan persoalan ini.
Dua Skema Andalan: FLPP dan Tapera
Melalui dua skema utama (FLPP dan subsidi Tapera) pemerintah menjawab kegelisahan para pekerja yang belum memiliki rumah. FLPP, dikelola bersama Bank Tabungan Negara (BTN), menawarkan bunga tetap 5% selama 20 tahun, dengan dukungan 75% pembiayaan dari negara.
Sementara itu, skema Tapera memberikan opsi tenor lebih panjang hingga 30 tahun, tetap dengan bunga yang terkunci di angka 5% per tahun.
Department Head SMD BTN, Heri Rijadi, menekankan bahwa program ini menyasar pekerja berpenghasilan maksimal Rp14 juta per bulan di wilayah Jabodetabek.
“Kami prioritaskan mereka yang belum punya rumah dan penghasilannya masih terbatas, terutama yang sudah berkeluarga,” ungkapnya.
Langkah ini bukan hanya soal rumah, tapi juga bentuk penghargaan.
“Pekerja media adalah bagian penting dari kehidupan demokrasi kita. Sudah waktunya negara hadir dan menunjukkan keberpihakan,” tegas Heri.
Program ini juga menjadi bukti bahwa pembangunan sektor perumahan bisa dilakukan dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Tak hanya menyediakan pembiayaan, pemerintah juga merancang sistem yang sederhana dan minim birokrasi.
“Yang perlu dilakukan masyarakat adalah mengambil langkah pertama,” ujar Sid Herdikusuma.[]
