Budidaya Tambak Rakyat Abdya Belum Tergarap Optimal, Akses Modal Jadi Kendala Utama
INISIATIF.CO, Blangpidie – Potensi sektor budidaya tambak rakyat di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) terbilang menjanjikan. Namun, hingga kini potensi tersebut belum tergarap secara maksimal.
Persoalan klasik berupa keterbatasan akses permodalan masih menjadi hambatan utama, khususnya bagi petambak berskala kecil di wilayah pesisir.
Di sejumlah kecamatan seperti Susoh, Tangan-Tangan, dan Setia, para petambak tradisional mengaku kesulitan mengembangkan usaha karena minimnya dukungan dari lembaga keuangan.
“Kami punya lahan dan keahlian, tapi tidak punya cukup modal untuk beli benur, pakan, dan peralatan,” keluh M. Jusuf, petambak dari Padang Panjang, Susoh, saat ditemui INISIATIF.CO, Kamis (1/5/2025).
Data Dinas Kelautan dan Perikanan Abdya menunjukkan, produksi perikanan dari sektor budidaya tambak sepanjang tahun 2024 mencapai 904,30 ton. Capaian ini mencerminkan potensi besar yang bisa terus ditingkatkan jika masalah mendasar seperti akses permodalan dan manajemen usaha segera ditangani secara terpadu.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Abdya, Chalid Hardani, menyebutkan bahwa sektor budidaya tambak memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah. Namun, keterbatasan modal kerap menjadi titik lemah di lapangan.
“Potensinya sangat bagus. Masih banyak lahan belum tergarap secara optimal,” ujarnya.
Chalid menjelaskan, para petambak seringkali dianggap tidak bankable oleh perbankan karena tidak memiliki agunan atau ketidakepastian produksi. Hal ini menyebabkan mereka sulit mengakses pembiayaan.
“Selama ini mereka belum mendapat akses modal karena tidak adanya kepastian produksi, mungkin ini yang menjadi kendala utama. Berbeda dengan nelayan tangkap yang sudah mulai terbantu melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR),” terang Chalid.
Sebagai solusi, DKP Abdya berencana menjalin komunikasi intensif dengan perbankan guna merancang skema pembiayaan yang disesuaikan dengan siklus panen tambak, yang umumnya berlangsung tiga hingga empat bulan.
“Jika diminta, kami siap mendampingi petambak agar bisa mendapatkan pembiayaan, dengan skema yang sesuai regulasi perbankan,” tegasnya.
Ketua Kelompok Tambak Lestari, Darwis, menilai keterlibatan pemerintah sangat penting untuk menjembatani kebutuhan petambak, baik dari sisi modal, pengetahuan, maupun akses pasar.
“Kalau terus dibiarkan, tambak-tambak kita bisa mangkrak. Sayang sekali, karena hasil panen sebenarnya sangat menjanjikan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pelatihan manajemen dan edukasi finansial agar petambak mampu mengelola usaha secara profesional dan tidak sekadar mengandalkan pengalaman turun-temurun.
Pemerintah daerah diharapkan lebih proaktif membuka akses terhadap pasar, teknologi, serta pelatihan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, sektor tambak rakyat tidak hanya menjadi wacana potensial, melainkan dapat menjadi pilar nyata kesejahteraan masyarakat pesisir.[]
