Zulkarnain Tegaskan Komitmen Bela Nasib Honorer R4 di Abdya
Langkah ini dilakukan agar pihak BKPSDM dapat lebih leluasa melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait regulasi dan status honorer kategori R4.
“Saya agar pihak BKPSDM bisa berkoordinasi langsung dengan pihak BKN, baik di Provinsi maupun ke Pusat. Tentunya ini dilakukan dengan regulasi yang tidak bertentangan dengan hukum,” jelas Zulkarnain.
Ia juga mengimbau kepada BKPSDM agar tidak menunda-nunda langkah koordinasi tersebut dan mengedepankan kepentingan publik, khususnya para honorer yang telah lama menanti kejelasan.
“Ini bentuk dorongan moral sekaligus administratif dari saya sebagai warga yang peduli dan memiliki kewenangan politik. Saya harap pemerintah daerah bisa lebih responsif dan tidak lepas tangan,” tambahnya.
Zulkarnain berharap pemerintah pusat segera mengeluarkan regulasi baru atau relaksasi kebijakan terkait honorer R4, agar mereka yang telah lama mengabdi tidak terpinggirkan.
“Kalau perlu, kita dorong agar ada kuota afirmasi bagi R4. Mereka bukan pendatang baru, mereka adalah bagian dari sistem pelayanan yang selama ini menopang jalannya pemerintahan,” tutupnya.[]
