YARA Desak Bupati Abdya Tutup Sementara Tambang di Tengah Ancaman Cuaca Ekstrem

, Blangpidie — Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mendesak Bupati Safaruddin untuk menutup sementara aktivitas pertambangan yang dinilai tidak memberikan kontribusi nyata bagi daerah. Desakan ini disampaikan di tengah kondisi cuaca ekstrem yang dinilai berpotensi meningkatkan risiko bencana alam.

Ketua YARA Abdya, Suhaimi, menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utamapemerintah daerah. Pria yang akrab disapa Shemi itu menilai kepentingan ekonomi tidak boleh mengalahkan perlindungan warga, terlebih jika aktivitas tambang tidak berdampak signifikan terhadap pendapatan daerah.

“Keselamatan rakyat posisinya lebih tinggi dari segalanya. Tidak boleh dikalahkan oleh alasan ekonomi, apalagi jika tambang tersebut tidak memberi manfaat yang jelas bagi daerah,” kata Shemi, Jumat (9/1/2026).

Menurutnya, aktivitas pertambangan di tengah curah hujan tinggi berisiko memperparah kerusakan lingkungan. Dampak tersebut, kata dia, mulai dari degradasi daerah aliran sungai (DAS) hingga meningkatnya ancaman longsor dan banjir. Ia meminta pemerintah daerah lebih peka membaca tanda-tanda alam yang belakangan kian ekstrem.

Shemi menyinggung rentetan bencana banjir hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam beberapa waktu terakhir. Ia menilai peristiwa tersebut seharusnya menjadi peringatan serius agar Aceh Barat Daya tidak mengalami hal serupa.

“Korban dari bencana itu tidak sedikit. Jangan sampai peristiwa yang sama justru terjadi di Abdya karena kita lalai mengambil langkah pencegahan,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk mengambil langkah preventif demi melindungi warganya. Penutupan sementara aktivitas tambang dinilai sebagai langkah rasional untuk meminimalkan risiko bencana, sekaligus membuka ruang evaluasi menyeluruh terhadap dampak pertambangan bagi lingkungan dan masyarakat.

“Kalau tambang hanya menyisakan kerusakan lingkungan, sementara daerah tidak memperoleh keuntungan yang sepadan, lalu siapa yang sebenarnya diuntungkan?” kata Shemi.

Selain itu, YARA Abdya meminta Bupati Safaruddin tidak ragu mengambil keputusan tegas, meski berpotensi menghadapi tekanan dari pihak perusahaan. Pemerintah daerah, menurut Shemi, harus berdiri di atas kepentingan publik, bukan kepentingan segelintir pihak.

YARA juga mendorong dilakukannya audit lingkungan secara independen terhadap seluruh aktivitas pertambangan di Aceh Barat Daya. Hasil audit tersebut diminta dibuka ke publik agar masyarakat mengetahui potensi risiko yang mereka hadapi.

“Bencana tidak pernah datang tiba-tiba. Ia selalu diawali oleh kelalaian manusia. Jika peringatan diabaikan hari ini, maka penyesalan hanya tinggal menunggu waktu,” ujarnya.[]