Warga Padang Baru Blokir Truk Tambang: Kami Tidak Menolak Tambang, Tapi Kami Menolak Dizalimi
INISIATIF.CO, Blangpidie – Suasana mencekam menyelimuti Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Aceh Barat Daya (Abdya), Jumat malam (25/4/2025), saat ratusan warga memblokir jalan hauling yang dilintasi truk-truk tambang milik PT Juya Aceh Mining (PT JAM).
Aksi ini menandai puncak kekesalan masyarakat atas dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan perusahaan tambang bijih besi tersebut.
Sekitar 30 unit truk pengangkut terpaksa putar balik setelah hadangan warga membentuk barikade hidup di jalan utama menuju dermaga Syahbandar. Aksi berlangsung damai namun sarat pesan bahwa warga menolak diam terhadap ketidakadilan.
“Kami tidak menolak tambang, tapi kami menolak dizalimi,” teriak seorang ibu dengan nada geram, berdiri di antara kerumunan warga dan debu pekat yang mengendap di halaman rumahnya. Ia menyebut anaknya terus batuk selama berminggu-minggu akibat polusi.
Warga menuding aktivitas tambang merusak jalan desa, menyebarkan debu ke pemukiman, dan mengganggu istirahat malam mereka. Ironisnya, tidak ada satu pun bentuk kompensasi atau tanggung jawab sosial yang mereka rasakan dari kehadiran perusahaan.
“Ini bukan pembangunan. Ini penindasan sistemik yang dibungkus investasi,” tegas Julian Geri Tantya, aktivis dari LSM FORMAKI yang sejak awal mendampingi perjuangan warga.
Dalam pernyataan bersama, warga dan FORMAKI menyampaikan empat tuntutan utama, yakni penghentian aktivitas hauling, evaluasi perizinan PT JAM, dialog terbuka antara masyarakat dan pemerintah, serta audit publik terhadap kontribusi dan CSR perusahaan.
Sikap warga mendapat dukungan penuh dari tokoh masyarakat setempat. Mereka menegaskan bahwa perlawanan bukan ditujukan pada investasi, melainkan pada praktik yang abai terhadap hak dan kesejahteraan warga.
“Kami tidak anti-investasi. Tapi jika negara abai, rakyat yang akan bertindak,” tegas salah satu tokoh desa.
Julian menambahkan bahwa aksi ini bukan akhir, melainkan awal dari gelombang perlawanan yang lebih besar jika tak ada respons konkret dari pemerintah.
“Bagi kami, keadilan tak boleh lagi menjadi barang mewah di desa,” pungkasnya. (Fitria Maisir/Aceh Barat Daya).
