Warga Desa Kepala Bandar Tuntut Transparansi Dana Desa dan Desak Keuchik Mundur
INISIATIF.CO, Blangpidie – Puluhan warga Gampong Kepala Bandar, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), Senin (21/4/2025). Massa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan tersebut menuntut keuchik Salman agar mundur dari jabatannya.
Aksi damai yang dimulai sekitar pukul 10.13 WIB itu diawali dengan orasi di depan Kantor Camat Susoh, kemudian massa bergerak ke gedung DPRK Abdya dan berakhir di kantor desa Kepala Bandar.
Dengan membawa sejumlah spanduk dan poster bernada protes, massa menyampaikan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan keuchik.
“Mosi tak percaya! Turunkan keuchik kepala bandar. Worning!!!” tulis salah satu spanduk yang dibentangkan warga. Poster lain juga menyuarakan “usut dana desa” dan “Keuchik Kepala Bandar Nepotisme”.
Koordinator aksi, Saiful S.Pd.I, menyerahkan secara langsung poin-poin tuntutan kepada Camat Susoh, Teuku Nasrul, SKM. Dalam orasinya, Saiful menuntut keterbukaan penggunaan anggaran desa tahun 2023–2024.
“Kami menuntut keterbukaan penggunaan anggaran desa Kepala Bandar. Kami meminta pertanggungjawaban anggaran 2023-2024. Apabila tidak ditanggapi, kami meminta keuchik untuk mundur,” tegas Saiful.
Ia juga merinci beberapa program yang dinilai janggal, seperti pengadaan mobil desa, program ketahanan pangan (termasuk penanaman jagung dan pembibitan ikan nila) yang hingga kini belum ada kejelasan. “Ada indikasi dugaan mark up harga bibit,” ungkapnya.
Saiful menyoroti keterlibatan keluarga keuchik dalam program desa. “Program ketahanan pangan dikelola oleh istri keuchik. Rekanan disertakan istrinya, dan usaha sendiri. Pihak ketiga tidak dilibatkan,” tambahnya.
Selain itu, struktur organisasi gampong juga disebut didominasi oleh keluarga. “Keuchik desa Kepala Bandar telah nepotisme. Program pemberdayaan ikan nila dikerjakan sendiri, tidak dibagi kepada masyarakat,” beber Saiful lagi.
Masyarakat, menurutnya, sudah berupaya meminta penjelasan melalui Tuha Peut dan Camat, namun tak kunjung ditanggapi.
“Penyebab utama aksi ini adalah tidak transparan dan tidak terbuka mengenai anggaran 2023-2024,” tegasnya.
