Wagub Aceh Temui Yusril dan Menkumham, Dorong Perpanjangan Dana Otsus dan Revisi UUPA

INISIATIF.CO, Jakarta – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, S.E., menggelar rangkaian pertemuan penting dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra serta Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, di Jakarta, Rabu (28/5/2025).

Agenda strategis ini menyorot tiga isu krusial: perpanjangan Dana Otonomi Khusus (Otsus), revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), dan usulan zakat sebagai pengurang pajak.

Dalam pertemuan yang digelar secara terpisah itu, Fadhlullah menyuarakan kekhawatiran mendalam atas akan berakhirnya Dana Otsus Aceh pada 2027. Ia menyebut bahwa ketergantungan keuangan daerah terhadap dana tersebut masih sangat tinggi.

“Harapan kami bisa berlanjut sepanjang Aceh dan Indonesia ini ada terus. Dana Otsus tinggal satu persen lagi, ini benar-benar terasa. Seluruh kabupaten/kota defisit, karena saat ini ketergantungan terhadap dana Otsus mencapai 73 persen, sementara investasi belum sempurna,” ujar Fadhlullah dengan nada serius.

Tak hanya itu, dalam pertemuan yang juga dihadiri Juru Bicara Pemerintah Aceh Teuku Kamaruzzaman dan sejumlah anggota DPR Aceh, Fadhlullah kembali menekankan urgensi revisi UUPA dan integrasi zakat sebagai pengurang pajak, isu yang sebelumnya telah disampaikan dalam audiensi dengan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dr. Hasan Hasbi, di hari yang sama.

Menanggapi aspirasi tersebut, Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, memberikan respons terbuka dan mendorong Pemerintah Aceh untuk segera membangun komunikasi yang lebih intensif dengan wakil-wakil Aceh di parlemen.

“Saya nanti akan komunikasi. Dan minta untuk dikaji dengan Ketua DPR RI. Saran saya bisa mempercepat. Kalau selesai di DPR, di sini saya bisa kawal,” ujar Supratman, menyatakan kesiapannya mengawal proses di tingkat kementerian.

Ia pun mengakui bahwa permasalahan defisit tidak hanya menimpa Aceh, melainkan juga dirasakan oleh sejumlah daerah lain dan bahkan oleh pemerintah pusat. “Pusat juga defisit. Mungkin ada beberapa daerah yang tidak merasakan,” imbuhnya.

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Aceh dalam memperjuangkan keberlanjutan dukungan fiskal dan penguatan kerangka hukum demi percepatan pembangunan di Tanah Rencong.[]