Visi Aceh Islami, Maju Bermartabat dan Berkelanjutan Ditegaskan dalam Rapat RPJMA 2025-2029
INISIATIF.CO, Banda Aceh – Penjabat Gubernur Aceh, Dr. H. Safrizal ZA, M.Si, memimpin rapat perdana penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2025-2029 di Kantor Bappeda Aceh, Selasa (11/2/2025).
Rapat ini menandai langkah awal dalam menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun ke depan, yang akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan strategis dan program prioritas.
Rapat dihadiri oleh para Penjabat Bupati dan Wali Kota se-Aceh, kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), kepala Bappeda kabupaten/kota, tim penyusun visi dan misi Gubernur Aceh terpilih, serta pihak terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Safrizal menekankan pentingnya perencanaan yang matang dalam penyusunan RPJMA. Ia mengingatkan bahwa dokumen ini akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan serta menjalankan program prioritas selama lima tahun ke depan. Oleh karena itu, RPJMA harus disusun dengan cermat, berbasis data akurat, dan mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat Aceh.
Dengan pelantikan pasangan Muzakir Manaf dan Fadhlullah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang dijadwalkan pada Rabu besok (12/2), penyusunan RPJMA menjadi salah satu tugas utama yang harus segera diselesaikan.
Visi yang diusung dalam RPJMA 2025-2029 mencerminkan harapan besar bagi masa depan Aceh, yakni “Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan.” Untuk mewujudkan visi ini, pemerintahan yang baru menetapkan tujuh misi utama yang menjadi arah kebijakan pembangunan, mulai dari penerapan syariat Islam secara menyeluruh, penguatan kekhususan Aceh sesuai MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), hingga peningkatan daya saing sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur untuk menjamin konektivitas antarwilayah.
Sebagai langkah awal, sembilan program kerja gerak cepat disiapkan untuk mendukung implementasi visi dan misi tersebut. Program-program ini mencakup berbagai aspek yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) unggul, dana abadi pendidikan, dan pengoptimalan kekayaan bumi Aceh untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan melalui program guru dan sekolah unggul, pembangunan sistem satu data Aceh, serta penguatan sektor pertanian untuk menjadikan Aceh sebagai lumbung pangan juga menjadi fokus utama. Program makan bergizi gratis, pembangunan pusat rehabilitasi unggul, dan penguatan peran Baitul Mal di tingkat gampong menjadi bagian dari langkah cepat yang akan dilaksanakan.
Selain program gerak cepat, terdapat pula 21 program prioritas yang dirumuskan untuk menjawab tantangan utama yang dihadapi Aceh. Program-program ini meliputi penguatan perdamaian, peningkatan pelayanan publik, pemberian beasiswa bagi putra-putri Aceh ke universitas terbaik dunia, serta reformasi tata kelola birokrasi yang lebih transparan dan akuntabel. Upaya pemberantasan narkoba, penyediaan rumah layak bagi masyarakat, dan digitalisasi di berbagai sektor juga menjadi perhatian serius pemerintah. Komitmen untuk memperkuat sektor ekonomi melalui dukungan terhadap UMKM, industri halal, dan pengembangan sektor pariwisata juga diutamakan.
Safrizal menegaskan bahwa penyusunan RPJM di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.
“Saya meminta seluruh SKPA dan pihak terkait untuk bekerja aktif dalam memastikan kelancaran penyusunan ini,” ungkapnya.
Sebagai langkah percepatan, pentingnya koordinasi yang erat dengan tim penyusun RPJM kepala daerah terpilih juga ditekankan, termasuk penyusunan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun dan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD sebagai bahan penyusunan rancangan awal.
Safrizal mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dan berkontribusi aktif dalam proses ini, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat Aceh di masa mendatang. []
