Tradisi ‘Meugang’ dan Kegagalan Pemkab Abdya Mengendalikan Harga Daging
INISIATIF.CO – Harga daging meugang di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) yang melambung hingga Rp200.000 per kilogram jauh di atas rata-rata Aceh yang berkisar Rp160.000-Rp180.000. Kondisi ini bukan sekadar persoalan ekonomi pasar, melainkan cerminan kegagalan struktural pemerintah daerah dalam menjalankan mandat perlindungan sosial.
Fenomena ini menguak tiga masalah krusial, yaitu ketergantungan ekstrem pada pasokan luar daerah, absennya regulasi pengendalian harga, dan kepemimpinan yang gagal membaca kerentanan masyarakat di tengah tradisi sakral.
Abdya ibarat “daerah rentan” yang terjepit antara kebutuhan kultural dan ketiadaan kebijakan visioner. Sebanyak 88% pasokan daging sapi dan kerbau bergantung pada daerah lain seperti, Aceh Barat, Aceh Tengah dan Nagan Raya, sementara kapasitas peternakan lokal hanya memenuhi 12% kebutuhan (Dinas Pertanian Aceh, 2023).
Ketergantungan ini membuat Abdya mudah menjadi korban gejolak pasokan. Bandingkan dengan Kabupaten Bireuen yang berhasil mengurangi ketergantungan impor daging hingga 40% melalui program peternakan terintegrasi berbasis koperasi. Di Abdya, program serupa tidak pernah menjadi prioritas.
Pemerintah daerah seolah puas dengan kebijakan “sekadar ada”, tanpa memastikan efektivitasnya. Meski menelurkan surat edaran bupati terhadap aturan lapak penjualan daging, namun tidak ada upaya serius mengontrol harga. Tidak ada aturan bupati yang menetapkan batas harga maksimal, tidak ada sanksi tegas untuk praktik kartel, dan tidak ada sistem pemantauan distribusi yang transparan.
Di Aceh Besar, misalnya, pemantauan harga real-time dan denda 200% bagi pedagang nakal berhasil menstabilkan harga di angka Rp185.000/kg pada meugang 2023. Di Abdya, pasar dibiarkan liar, sebuah pembiaran yang memperparah beban masyarakat, terutama saat daya beli masyarakat turun sepanjang tahun 2024.
Momentum meugang (–sebuah tradisi di Aceh yang dilakukan dengan memasak dan santap daging bersama keluarga), yang seharusnya menjadi simbol kebersamaan, justru dijadikan ajang mencari rente oleh segelintir pihak. Praktik artificial scarcity atau kelangkaan buatan kerap terjadi, di mana tengkulak sengaja menahan pasokan untuk menaikkan harga.
