Sayur Berulat di Menu Makanan Bergizi Gratis, Warga Abdya Pertanyakan Pengawasan Program
INISIATIF.CO, Blangpidie — Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan meningkatkan kesehatan anak bangsa kini menuai sorotan di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Aceh.
Masyarakat dihebohkan oleh beredarnya foto sayuran berulat yang diduga berasal dari salah satu menu MBG di sebuah Sekolah Menengah Atas (SMA) di wilayah tersebut.
Dalam foto yang beredar luas di media sosial, tampak seekor ulat putih berada di atas potongan wortel. Temuan itu membuat warga mempertanyakan standar kebersihan dan pengawasan dapur penyedia MBG di Abdya.
“Kalau benar itu dari makanan program MBG, sangat disayangkan. Program ini kan niatnya bagus, untuk menyehatkan anak-anak. Tapi kalau kebersihannya tidak dijaga, justru bisa membahayakan,” ujar Rijal, salah satu orang tua siswa di Blangpidie, Kamis (9/10/2025).
Ia meminta pemerintah daerah bersama pihak terkait segera melakukan evaluasi dan pengecekan langsung ke dapur penyedia MBG. Menurutnya, langkah itu penting agar program bergizi nasional tersebut berjalan sesuai harapan.
“Jangan sampai ada lagi makanan seperti itu dikonsumsi siswa,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, rekanan MBG Abdya, Wahyudi, menyampaikan apresiasi kepada pihak yang telah melaporkan temuan tersebut. Ia mengaku sudah menyampaikan laporan itu kepada Kepala SPPG selaku pelaksana operasional dapur MBG.
“InsyaAllah akan diperbaiki lagi,” ujar Wahyudi saat dikonfirmasi, Kamis (9/10/2025).
Sementara itu, pihak penyedia makanan yang disebut-sebut bernama Hidayat, hingga Jumat (10/10/2025), belum memberikan tanggapan.
Upaya konfirmasi awak media melalui pesan WhatsApp maupun panggilan telepon tidak mendapat respons hingga berita ini diturunkan.
Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan meningkatkan gizi dan kesehatan pelajar di seluruh Indonesia.
Namun, insiden seperti yang terjadi di Abdya ini menimbulkan kekhawatiran publik bahwa tanpa pengawasan ketat, niat mulia pemerintah tersebut bisa tercoreng oleh lemahnya kontrol kualitas di lapangan.[]
