Satgas MBG Abdya Dinilai Belum Optimal Awasi Dapur Makan Bergizi Gratis

, Blangpidie — Kinerja Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menuai sorotan publik. Sejak program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dijalankan, keberadaan Satgas dinilai belum menunjukkan peran signifikan di lapangan, terutama dalam pengawasan dapur penyedia makanan.

Minimnya aktivitas Satgas MBG tersebut dinilai berdampak langsung pada lemahnya kontrol terhadap dapur MBG yang menjadi pusat pelaksanaan program pemenuhan gizi, khususnya bagi pelajar dan kelompok rentan.

Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah dapur MBG di Abdya tetap beroperasi tanpa pengawasan rutin. Aspek kebersihan dapur, kualitas bahan pangan, hingga proses pengolahan dan distribusi makanan disebut luput dari pemantauan langsung Satgas.

Padahal, Satgas MBG dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 561 Tahun 2025 tentang penetapan kembali Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Aceh Barat Daya. Dalam regulasi tersebut, Satgas memiliki mandat penting untuk memastikan program berjalan sesuai pedoman yang ditetapkan pemerintah.

Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya, Suhaimi, menilai lemahnya pengawasan ini patut menjadi perhatian serius. Ia menyebutkan, sejak dapur MBG mulai beroperasi, hampir tidak terlihat adanya kunjungan maupun inspeksi rutin dari Satgas.

“Kami melihat dapur berjalan sendiri. Tidak ada petugas yang secara rutin datang mengecek atau memastikan makanan yang dibagikan benar-benar layak,” kata Suhaimi, Rabu (14/1/2026).

Menurut Suhaimi, kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap efektivitas program MBG. Program yang dirancang untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan masyarakat berpotensi tidak mencapai tujuan apabila dijalankan tanpa pengawasan yang ketat.

Pria yang akrab disapa Shemy itu menjelaskan, dalam SK Bupati, Satgas MBG memiliki tugas strategis, mulai dari penyusunan rencana aksi daerah, koordinasi lintas perangkat daerah, hingga menjamin ketersediaan, distribusi, dan pengawasan makanan bergizi di sekolah dan masyarakat.

“Satgas juga diwajibkan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta melaporkan hasil pelaksanaan program kepada Bupati dan diteruskan ke Pemerintah Pusat,” ujarnya.

Selain itu, Satgas MBG bertanggung jawab langsung kepada Bupati Aceh Barat Daya, dengan seluruh biaya operasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Abdya Tahun Anggaran 2025, sepanjang tersedia dan telah dianggarkan.

“Kalau sudah ada dasar hukum dan anggaran, kenapa pengawasan tidak dilakukan secara rutin?” kata Shemy.

Ia menegaskan, pengawasan merupakan kunci utama keberhasilan program bantuan pemerintah, terlebih program yang berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat.

“Dapur MBG tidak bisa dibiarkan berjalan tanpa kontrol. Kalau kualitas makanan tidak sesuai standar, ini justru bisa menimbulkan masalah baru,” ujarnya.

Shemy juga menilai Satgas MBG seharusnya tidak hanya hadir saat awal pembentukan dapur. Pengawasan, menurutnya, harus dilakukan secara berkelanjutan dengan jadwal yang jelas, laporan terbuka, serta evaluasi berkala.

“Kalau Satgas tidak bergerak, siapa yang menjamin program ini berjalan dengan benar?” katanya.

Dari sisi pengelola dapur MBG, sejumlah pihak mengaku minim mendapatkan arahan lanjutan. Salah satu pengelola dapur menyebutkan bahwa mereka hanya menerima petunjuk awal, tanpa adanya pembinaan atau evaluasi lanjutan dari Satgas.

“Kami bekerja sebatas kemampuan. Tidak pernah ada evaluasi atau koreksi,” ujarnya.

Program MBG diketahui melibatkan anggaran yang tidak sedikit, mulai dari pengadaan bahan pangan hingga operasional dapur. Tanpa pengawasan yang ketat, publik dinilai sulit memastikan penggunaan anggaran tersebut berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.

Sejumlah pihak pun mendesak pemerintah daerah agar segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Satgas MBG di Abdya. Evaluasi dinilai penting untuk memastikan Satgas menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Bahkan, restrukturisasi atau penunjukan personel baru dianggap perlu apabila kinerja Satgas dinilai tidak maksimal.

“Programnya bagus, tapi jangan sampai rusak karena kelalaian pengawasan. Pemerintah harus tegas,” ungkap Shemy.[]