Sakit ‘Ati’ Sama Pak Bowo

ACEH SEDANG TERLUKA. Bukan hanya oleh banjir besar yang merenggut rumah, ladang, dan harapan, tetapi juga oleh rasa ditinggalkan. Dua minggu pascabencana besar yang melanda wilayah Sumatra  Aceh menjadi salah satu daerah terparah) status bencana nasional tak kunjung ditetapkan. Negara seolah hadir setengah hati. Dan dari situlah rasa sakit hati itu bermula.

Padahal, beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmen kuat, negara tidak boleh absen ketika rakyat tertimpa musibah. Kalimatnya tegas, pesannya lantang. Namun realitas di Aceh berkata lain.

Hingga hari ini, masyarakat masih berjuang sendiri, menambal luka dengan kemampuan yang tersisa, mengandalkan solidaritas lokal dan bantuan terbatas.

Aceh tidak sekadar mengalami banjir biasa. Skala kerusakannya luas, rumah hancur, lahan pertanian rusak, fasilitas publik lumpuh, dan ribuan warga hidup dalam ketidakpastian. Dalam kondisi seperti itu, penetapan bencana nasional merupakan pintu masuk bagi mobilisasi sumber daya negara secara penuh. Anggaran, logistik, personel, dan kecepatan birokrasi. Tanpa status itu, bantuan berjalan terseok-seok, terfragmentasi, dan lamban.

Yang lebih menyayat, Gubernur Aceh, Mualem, sampai harus melayangkan surat kepada UNDP dan UNICEF untuk meminta bantuan internasional. Ini bukan cerita biasa. Ini alarm keras, saat pemerintah daerah merasa perlu mengetuk pintu dunia internasional, itu pertanda kapasitas penanganan nasional tidak mencukupi, atau tidak digerakkan sepenuhnya.

Ironisnya, bantuan itu pun dikabarkan dipersulit, bahkan seperti tidak diizinkan. Di titik ini, kita patut menduga, apa yang sedang dijaga? Kedaulatan, prosedur, atau ego birokrasi? Jika keselamatan dan martabat warga menjadi prioritas utama, seharusnya semua pintu dibuka, bukan justru dikunci rapat.

Aceh punya sejarah panjang dengan negara. Pernah merasa dipinggirkan, pernah bangkit dengan janji keadilan dan perhatian. Luka sejarah itu belum sepenuhnya sembuh, dan kini kembali tergores oleh perasaan yang sama, ditinggalkan saat paling membutuhkan. Rasa sakit hati ini bukan soal politik, bukan pula soal loyalitas. Ini soal empati dan konsistensi.

Presiden Prabowo dikenal sebagai pemimpin dengan gaya tegas dan narasi keberpihakan pada rakyat kecil. Justru karena itulah kekecewaan ini terasa lebih dalam. Antara kata dan tindakan, Aceh melihat jarak yang terlalu lebar. Antara janji dan realisasi, warga masih menunggu.

Bantuan ada, pejabat datang, pernyataan disampaikan. Namun dalam bencana besar, yang dibutuhkan bukan sekadar kehadiran secara simbolik, melainkan keputusan strategis yang berdampak nyata dan cepat.

Aceh tidak meminta diistimewakan. Aceh hanya ingin diperlakukan adil. Ketika luka masih menganga dan air belum sepenuhnya surut, rakyat berhak bertanya, di mana negara? Dan Presiden, sebagai pemegang mandat tertinggi, berhak bahkan wajib menjawabnya dengan tindakan, bukan kata-kata.

Kekecewaan ini seharusnya menjadi cermin. Bukan untuk saling menyalahkan, tetapi untuk mengingatkan, kepemimpinan diuji bukan saat beretorika, melainkan saat rakyat terpuruk. Aceh masih menunggu. Dan waktu, dalam bencana, adalah segalanya.[]