Safaruddin Paparkan Kondisi Kesehatan Abdya di Hadapan Menkes dan Pejabat Pusat
INISIATIF.CO, Jakarta – Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Safaruddin, intens melakukan kunjungan kerja ke Jakarta dalam beberapa hari terakhir. Di ibu kota negara itu, ia secara marathon menemui sejumlah pejabat kementerian, anggota DPR RI, hingga tokoh-tokoh pemerintahan lainnya, guna menyampaikan aspirasi dan potensi pembangunan daerah.
“Dukungan pemerintah pusat sangat penting bagi kami dalam membantu pembangunan daerah. Ini adalah upaya kami demi kemajuan Abdya ke depan,” ujar Safaruddin, Rabu (9/7/2025).
Salah satu agenda penting dalam lawatannya adalah melakukan audiensi bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia. Pertemuan ini disebut Safaruddin merupakan tindak lanjut dari atensi langsung Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, dan dihadiri oleh berbagai kepala daerah seperti Gubernur Lampung, serta Bupati dan Wali Kota dari daerah lain seperti Lampung, Tegal, dan Jember.
“Kita Abdya juga ikut di dalamnya. Kita diberikan waktu untuk memaparkan kondisi daerah, terutama sekali bidang kesehatan menyangkut sarana dan prasarana, dan kebutuhan lain yang nantinya akan dipertimbangkan dalam usulan tahun 2026 akan datang,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Safaruddin memaparkan kondisi layanan kesehatan di Abdya, yang menurutnya masih membutuhkan banyak dukungan. Ia menyebutkan saat ini Abdya hanya memiliki satu rumah sakit dan lima puskesmas dengan layanan rawat inap.
“Ini menjadi harapan besar bagi kita agar mendapat perhatian dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kesehatan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Menteri Kesehatan merespons secara langsung usulan yang disampaikan dan berkomitmen akan menindaklanjuti dalam waktu dekat.
“Beliau memberikan atensi khusus bahwa sarana dan prasarana dalam peningkatan kualitas mutu pelayanan dasar kesehatan akan segera mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat,” tuturnya.
Kunjungan kerja Safaruddin ke Jakarta ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Abdya dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, khususnya dalam meningkatkan sektor pelayanan publik, terutama kesehatan. Dengan komunikasi yang intensif, diharapkan aspirasi daerah dapat terakomodasi dalam perencanaan nasional tahun anggaran mendatang.[]
