‘Ribut-ribut’ Soal Tambang
INISIATIF.CO, Blangpidie – Isu tambang kembali menghangat di Aceh Barat Daya (Abdya). Forum Masyarakat Manggeng Raya (FM2R) menuding langkah Bupati Abdya, Safaruddin, dalam menangani persoalan tambang hanya bersifat seremoni politik.
Tuduhan itu tentu menarik perhatian, namun jika ditelaah lebih jauh, pernyataan tersebut tampak lebih bernuansa tekanan emosional ketimbang analisis faktual terhadap proses pemerintahan yang sedang berjalan.
Padahal, langkah evaluasi yang diambil oleh Bupati Safaruddin justru menunjukkan sikap kehati-hatian dan tanggung jawab administratif.
Dalam sistem pemerintahan, mencabut izin usaha tidak bisa dilakukan secara gegabah. Ada prosedur hukum, kajian teknis, dan implikasi sosial-ekonomi yang harus diperhitungkan secara matang.
Bupati Safaruddin tidak sedang “menunda” penyelesaian, melainkan memastikan setiap keputusan memiliki dasar hukum yang kuat agar tidak menimbulkan dampak hukum di kemudian hari, baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat Abdya sendiri.
Menarik untuk dicatat, istilah ‘evaluasi’ dalam konteks ini bukan berarti pasif. Evaluasi merupakan proses untuk menilai kelayakan, dampak lingkungan, dan legalitas administratif. Dengan demikian, menuntut pencabutan langsung tanpa proses evaluasi justru bisa membuka ruang konflik baru, bahkan berpotensi melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
Sikap Bupati yang memilih jalan evaluasi juga memperlihatkan niat baik untuk mendengarkan semua pihak, masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga terkait. Pendekatan inklusif seperti ini sejatinya menjadi contoh kepemimpinan yang demokratis dan visioner.
Sayangnya, dalam situasi seperti ini, narasi-narasi provokatif kerap muncul dan menyesatkan persepsi publik. Ada pihak yang lebih memilih memancing di air keruh, menggiring opini bahwa pemerintah berpihak pada perusahaan, padahal bupati sedang berupaya mencari solusi hukum dan sosial yang berkeadilan.
Masyarakat Abdya dikenal cerdas dan memiliki daya kritis tinggi. Mereka tahu, Safaruddin bukan pemimpin yang mudah diintervensi atau berpihak pada kepentingan sesaat.
Selama masa kepemimpinannya, ia telah menunjukkan komitmen kuat untuk menegakkan keadilan dan menjaga kepentingan rakyat, termasuk dalam persoalan sumber daya alam.
Oleh karena itu, penting bagi publik untuk tidak mudah terprovokasi oleh narasi sepihak yang dibungkus dengan emosi. Percayakan proses ini pada mekanisme resmi yang sedang berjalan. Karena dalam sistem pemerintahan yang sehat, kebijakan tidak diambil dengan teriakan di jalan, tetapi dengan data, prosedur, dan tanggung jawab moral kepada rakyat.[]
