Retret Gelombang Kedua: 87 Kepala Daerah Ditempa Kepemimpinan di Kampus IPDN
INISIATIF.CO, Jakarta – Sebanyak 87 kepala daerah dari seluruh Indonesia, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, hingga wakil kepala daerah, mengikuti Retret Kepemimpinan Gelombang Kedua yang digelar di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat. Kegiatan ini berlangsung selama lima hari, sejak 22 hingga 26 Juni 2025.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa retret ini bukan hanya sekadar kegiatan seremonial, tetapi ajang penting untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan di tingkat daerah.
“Retret ini menyasar hal-hal mendasar yang krusial seperti kebugaran fisik, kedisiplinan, dan memperbaiki hubungan kerja antara kepala daerah dan wakilnya,” kata Bima Arya, Minggu (22/6/2025).
Ia menyebut, tidak sedikit laporan yang masuk ke Kemendagri terkait ketidakharmonisan antara kepala daerah dan wakilnya, yang berimbas pada stagnasi pelayanan publik dan efektivitas pemerintahan.
IPDN sebagai Simbol Pengabdian
Pemilihan kampus IPDN sebagai lokasi pelaksanaan retret juga dinilai strategis. Menurut Bima Arya, para peserta diharapkan bisa menyerap semangat pengabdian yang menjadi napas kampus tersebut.
“IPDN adalah tempat lahirnya praja-praja terbaik yang disiapkan untuk melayani masyarakat, bukan sekadar menjabat. Kepala daerah juga harus memiliki semangat yang sama,” ujarnya.
Meski begitu, pelaksanaan retret ini turut menuai pertanyaan publik, terutama dari sisi efisiensi anggaran. Pasalnya, pengumpulan hampir 100 kepala daerah jelas memerlukan biaya besar, sementara kabarnya gelombang ketiga retret juga akan segera digelar.
Namun, publik tentu berharap, program ini memberikan dampak nyata bagi kualitas kepemimpinan di daerah masing-masing, bukan hanya sekadar ajang kumpul.
“Tujuannya adalah memperkuat sinergi dan menyiapkan pemimpin yang siap menghadapi tantangan lokal dengan pendekatan kolaboratif,” tutur Bima Arya.
Retret ini merupakan bagian dari program penguatan pemerintahan daerah, yang menitikberatkan pada peningkatan kompetensi dan integritas pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan melayani masyarakat dengan optimal.[]
