Rekrutmen PPPK Membebani Anggaran, 13 Daerah Nyaris Kolaps
INISIATIF.CO, Jakarta – Gelombang keluhan dari kepala daerah mulai bermunculan setelah rekrutmen besar-besaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.
Beban anggaran daerah yang kian berat membuat banyak pemerintah kabupaten dan kota kini kewalahan menanggung gaji pegawai baru, terutama di wilayah dengan kapasitas fiskal terbatas.
Di Provinsi Sulawesi Tengah, setidaknya 13 kabupaten dan kota disebut sudah tidak sanggup lagi menanggung beban penggajian PPPK. Anggaran belanja pegawai terus meningkat, sementara pendapatan daerah stagnan.
Kondisi tersebut disorot langsung oleh anggota DPR RI Taufan Pawe dalam pernyataannya di kanal YouTube TVR Parlemen, Selasa (11/11/2025).
Ia menyebut keresahan kepala daerah harus segera dijawab dengan kebijakan nasional yang lebih proporsional.
“Kepala daerah di 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah ini menginginkan agar penggajian PPPK dikembalikan kepada pemerintah pusat,” ujar Taufan.
Menurutnya, kebijakan rekrutmen PPPK membutuhkan desain sistem penggajian yang matang agar tidak memicu krisis fiskal di daerah. Tanpa solusi struktural, pemerintah daerah berpotensi memangkas program publik hanya demi menutupi biaya gaji pegawai.
“Saya tentu akan menyuarakan bahwa PPPK ini harus diberikan perhatian dan kepedulian terkait penggajiannya. Harus dicari desain sebaik mungkin,” tegasnya.
Taufan mengingatkan, kebijakan desentralisasi keuangan tidak boleh membebani daerah yang lemah secara fiskal. Ketimpangan antara daerah kaya dan miskin akan makin lebar jika penggajian PPPK tetap dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.
Desakan ini menjadi alarm bagi pemerintah pusat agar tidak hanya fokus pada jumlah rekrutmen ASN, tetapi juga daya dukung fiskal daerah.
Menurut Taufan, kebijakan PPPK semestinya dirancang agar berkeadilan dan berkelanjutan, bukan sekadar memenuhi target penyerapan tenaga kerja.
Ia juga memastikan bahwa DPR akan menindaklanjuti persoalan ini bersama kementerian terkait dalam waktu dekat untuk mencari solusi terbaik.
“Kita tidak bisa membiarkan daerah memikul beban fiskal sendiri. Pemerintah pusat harus hadir dengan kebijakan yang berpihak,” tandasnya.
Kondisi ini menjadi cermin bahwa kebijakan ASN ke depan memerlukan reformasi fiskal yang terintegrasi, agar belanja pegawai tidak mengorbankan pembangunan dan pelayanan publik di daerah.[]
