Ramza Kecewa, Persoalan Utang Pemko Banda Aceh Tidak Ada Habisnya
INISIATIF.CO, Banda Aceh – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRK Banda Aceh, Ramza Harli, mengekspresikan kekecewaannya terhadap kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh yang hingga kini belum mampu menyelesaikan persoalan utang.
Pernyataan ini disampaikannya saat menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Aula Kantor Camat Banda Raya pada Selasa, (25/2/2025).
Di hadapan para keuchik, tokoh masyarakat, perwakilan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan unsur Forkopincam, Ramza mengungkapkan kondisi keuangan Pemko Banda Aceh yang saat ini mengalami defisit anggaran akibat utang kepada pihak ketiga.
Ramza merasa kesal karena pihak Pemko selalu memiliki alasan untuk menjelaskan situasi ini.
“Kemarin, mereka mengatakan bahwa ini akibat COVID-19, sekarang alasan berubah menjadi beban dari PPPK. Saya heran, daerah lain juga menghadapi masalah serupa, tetapi mengapa mereka tidak terutang seperti yang kita alami?” ungkapnya.
Ramza berharap warga kota Banda Aceh untuk bersabar di tengah kondisi sulit seperti ini.
“Ibu Illiza sedang melakukan evaluasi mendalam mengenai total utang Pemko yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya. Beliau ingin memastikan bahwa tidak ada yang akan disalahkan sebelum memulai pembangunan kembali kota ini,” tuturnya.
Ramza juga memaparkan data utang Pemko, yang mencatatkan utang sebesar 39,8 miliar rupiah di akhir 2024, serta utang RSUD Meuraxa sebesar 49 miliar rupiah. Ia memperingatkan bahwa pada 2025, diprediksi akan ada tambahan utang sebesar 86 miliar rupiah, yang jelas akan membebani pemerintahan Illiza-Afdhal.
“Dalam kondisi seperti ini, bagaimana mungkin Illiza-Afdhal dapat menjalankan program 100 hari kerja dengan efektif?” tanyanya.
Meskipun demikian, Ramza tetap optimis dan mendesak agar seluruh OPD bersedia memotong anggaran yang dianggap tidak mendesak, sementara anggaran untuk pelayanan dasar harus tetap berjalan.
“Meski kita berada dalam utang dan ada instruksi efisiensi dari Bapak Presiden, saya berharap usulan dari aparatur gampong yang mendesak dapat diakomodasi sesuai dengan ketersediaan dana,” pintanya.
Di akhir pernyataannya, Ramza kembali menyatakan kekecewaannya terhadap pengelolaan keuangan di bawah kepemimpinan sebelumnya.
“Jika pengelolaan keuangan dilaksanakan sesuai dengan road map yang disepakati, berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD), utang seharusnya tidak akan terjadi. Sebagai ketua pansus utang, kami sudah sepakat untuk memotong pokir. Namun, anehnya utang masih terus ada. Kita perlu mencari siapa yang bertanggung jawab atas utang yang tiada henti ini,” tutupnya.[]
