Program MBG Rp335 Triliun, Dinilai Jadi Angin Segar bagi UMKM dan Ekonomi Rakyat
INISIATIF.CO, Jakarta – Alokasi anggaran sebesar Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) diproyeksikan memberikan manfaat signifikan, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di seluruh Indonesia.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan, anggapan bahwa pemerintah belum berpihak pada UMKM di era Presiden Prabowo Subianto adalah keliru. Menurutnya, program MBG menjadi bukti nyata keberpihakan sekaligus peluang besar bagi sektor usaha rakyat.
“Ada yang mengatakan bahwa keberpihakan pemerintah di era Pak Prabowo terhadap UMKM masih belum signifikan, itu salah total,” ujar Maman saat membuka Rakornas Kadin Bidang Koperasi dan UMKM di Jakarta, Selasa (19/8).
30 Ribu Dapur MBG Dorong Ekosistem Usaha Baru
Maman menjelaskan, program MBG akan membentuk 30 ribu dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Setiap dapur akan membutuhkan modal sekitar Rp500 juta hingga Rp2 miliar dan melibatkan rata-rata 20 pemasok lokal untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan seperti beras, telur, daging, ikan, hingga sayuran.
Keberadaan dapur-dapur tersebut, lanjutnya, akan menciptakan perubahan signifikan dalam rantai pasok. Bahkan, ekosistem usaha di tingkat kecamatan dan desa diperkirakan terdorong untuk mengembangkan produksi lokal secara mandiri.
“Mau tidak mau, ekosistem usaha di level kecamatan dan desa akan dipaksa untuk mulai membuat kolam ikan lele, peternakan ayam, peternakan telur, dan lain sebagainya,” ucap Maman.
Sejauh ini, uji coba MBG di sejumlah daerah telah menunjukkan hasil positif, terutama dalam memperluas keterlibatan UMKM ke dalam ekosistem program.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, menyatakan dukungan penuh terhadap program MBG. Menurutnya, inisiatif ini bukan hanya soal gizi, tetapi juga mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan dengan koperasi sebagai agregator dan UMKM sebagai tulang punggung rantai pasok nasional.
“Program Makan Bergizi Gratis menjadi contoh nyata keberpihakan pemerintah. Dampaknya mampu menggerakkan setengah triliun rupiah lebih investasi di daerah, melibatkan ribuan dapur umum, serta membuka pasar baru bagi peternak ayam, telur, buah, dan susu lokal,” ungkap Anindya.
Pemerintah telah menetapkan anggaran Rp335 triliun untuk program prioritas MBG pada 2026. Jumlah ini setara 44,21 persen dari total anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa program ini sudah memiliki basis infrastruktur kuat. Hingga kini terdapat 5.885 dapur MBG yang telah beroperasi di 38 provinsi, 510 kabupaten, dan 7.200 kecamatan.
Selain itu, hampir 19 ribu satuan MBG lainnya sedang dalam tahap persiapan operasional. Ke depan, jumlah ini akan terus ditingkatkan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat.[]
