Prof Syamsul Rijal: Premanisme Berkedok Ormas Ancam Iklim Investasi di Aceh
INISIATIF.CO, Banda Aceh – Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Prof Syamsul Rijal, menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat (ormas) yang menurutnya menjadi ancaman serius bagi iklim investasi dan stabilitas sosial di Aceh.
Pernyataan itu disampaikan Syamsul Rijal dalam Forum Koordinasi dan Komunikasi antara Pemerintah dan Ormas yang digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh di Aula Kantor Kesbangpol, Banda Aceh, Kamis (12/5/2025).
“Premanisme yang dilakukan oleh sekelompok orang atas nama ormas tidak bisa ditoleransi. Ini bukan lagi soal aspirasi, melainkan tindakan yang melanggar hukum dan merusak kehidupan bermasyarakat,” tegas Syamsul Rijal.
Dalam paparannya, Syamsul menjelaskan berbagai bentuk praktik premanisme, mulai dari pemerasan, intimidasi, kekerasan fisik, hingga pungutan liar. Korbannya tak hanya pelaku usaha besar, tapi juga masyarakat kecil, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Premanisme atas nama ormas mengakibatkan hilangnya rasa aman investor, merusak reputasi daerah, dan membentuk citra negatif di mata calon investor lainnya,” lanjutnya.
Ia menekankan bahwa praktik tersebut menambah beban biaya operasional bagi para pengusaha, yang berujung pada menurunnya profitabilitas dan daya saing investasi di daerah. Dampaknya tidak hanya pada sektor ekonomi formal, tetapi juga pada keberlangsungan UMKM.
“Kalau UMKM terganggu, pembangunan lokal juga ikut terhambat. Ini bukan sekadar gangguan, tapi ancaman nyata bagi pertumbuhan ekonomi kita,” ujarnya dengan nada serius.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Syamsul Rijal mendesak pemerintah agar bertindak tegas, baik melalui jalur hukum maupun kebijakan administratif. Ia mengusulkan pembentukan satuan tugas khusus untuk menangani premanisme ormas serta melakukan edukasi kepada masyarakat.
“Pemerintah harus hadir dengan tindakan hukum yang jelas, sanksi administratif bagi pelaku, dan edukasi untuk mencegah keterlibatan masyarakat dalam praktik ilegal ini,” katanya.
Menurut Syamsul, keamanan pelaku usaha dan kepastian hukum adalah bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. Ia menilai pendekatan setengah hati hanya akan memperparah situasi.
“Penanganan terhadap premanisme ini tidak boleh setengah hati. Ini adalah bentuk ancaman serius terhadap keharmonisan sosial dan pertumbuhan ekonomi kita,” ujarnya tegas.
Di akhir penyampaiannya, Syamsul Rijal mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk ormas, untuk bersama-sama menciptakan iklim yang damai dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Aceh.
“Kita semua bertanggung jawab atas terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Adapun peserta forum tersebut diikuti utusan Ormas se Banda Aceh dan utusan Kesbangpol Kabupaten Bener Meriah, Aceh Timur, Aceh Besar.[]
