Presiden Prabowo Dorong Pertumbuhan Ekonomi dengan Kebijakan Strategis
INISIATIF.CO, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan sejumlah kebijakan strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers terkait kewajiban penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 17 Februari 2025.
“Pada kuartal pertama tahun ini, terdapat beberapa kebijakan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertama, dampak dari kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024. Kedua, optimalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) pada Februari dan Maret 2025. Ketiga, pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta pada Maret 2025. Keempat, stimulus ekonomi selama Ramadan, seperti diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja, program pariwisata mudik Lebaran, serta stabilitas harga pangan,” ujar Presiden.
Lebih lanjut, Presiden memaparkan berbagai kebijakan strategis lainnya, termasuk penyediaan paket stimulus ekonomi, optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta peningkatan produksi pertanian, khususnya panen padi. Ia juga menyoroti laporan mengenai lonjakan produksi beras yang signifikan.
“Paket stimulus ekonomi mencakup diskon tarif listrik, insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian properti dan otomotif, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) bagi kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dan hibrida. Selain itu, ada subsidi pajak DTP untuk sepeda motor listrik, insentif Pajak Penghasilan (PPh) DTP bagi sektor padat karya, optimalisasi program Makan Bergizi Gratis, optimalisasi penyaluran KUR, serta realisasi panen padi yang berjalan optimal,” jelasnya.
Selain kebijakan jangka pendek, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya transformasi ekonomi melalui kebijakan yang meningkatkan daya saing. Program Makan Bergizi Gratis, ketahanan pangan dan energi, serta optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Danantara menjadi bagian dari upaya ini.
“Kita akan mengonsolidasikan BUMN ke dalam suatu dana investasi nasional yang akan diluncurkan pada 24 Februari mendatang, yakni Danantara. Danantara merupakan konsolidasi seluruh kekuatan ekonomi nasional yang dikelola melalui BUMN, yang nantinya akan kita beri nama Danantara (Daya Anagata Nusantara),” tutur Presiden.
Presiden Prabowo juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan beberapa kebijakan ekonomi lainnya, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pengembangan kawasan industri, penyediaan kredit investasi bagi industri padat karya, serta kebijakan terkait DHE SDA. Selain itu, pemerintah akan membentuk bank emas guna mengelola cadangan emas nasional secara lebih optimal.
“Kita akan membentuk bank emas, karena selama ini Indonesia belum memiliki bank khusus untuk emas. Banyak emas hasil tambang kita yang mengalir ke luar negeri. Oleh karena itu, kita ingin memiliki bank khusus untuk emas di Indonesia. Insyaallah, bank emas ini akan diresmikan pada 26 Februari,” ungkapnya.
Dalam skala global, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia sedang mempercepat proses keanggotaan di BRICS serta menyelesaikan berbagai perjanjian kerja sama ekonomi, termasuk Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Uni Eropa-CEPA. Selain itu, pemerintah terus melanjutkan proses pendaftaran ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
“Kita juga akan menyelesaikan perjanjian CEPA, yang pada intinya merupakan kesepakatan perdagangan bebas dengan penurunan tarif bagi barang-barang dari kedua pihak. Selain itu, kita juga terus menjalankan proses pendaftaran Indonesia ke OECD dan mempercepat penyelesaian kerja sama Indonesia-Uni Eropa CEPA,” pungkas Presiden.[]
