Prancis Resmi Akui Palestina sebagai Negara, Macron Umumkan di Sidang Umum PBB
Negosiasi Gencatan Senjata Mandek, Prancis dan Saudi Siapkan Konferensi PBB
Keputusan Prancis muncul di tengah mandeknya negosiasi gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang difasilitasi di Qatar. Pemerintah AS menarik diri dari proses tersebut karena menilai Hamas tidak menunjukkan itikad baik.
Sementara itu, Prancis dan Arab Saudi dijadwalkan akan menjadi tuan rumah konferensi perdamaian di markas besar PBB pekan depan. Agenda utamanya adalah mendorong solusi dua negara yang selama ini dinilai sebagai jalan realistis untuk mengakhiri konflik Palestina-Israel.
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyambut baik langkah Macron, seraya menegaskan bahwa hak atas kenegaraan tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina.
“Gencatan senjata akan menempatkan kita di jalur menuju pengakuan negara Palestina dan solusi dua negara yang menjamin perdamaian dan keamanan bagi Palestina dan Israel,” ujar Starmer.
Ia menyebut penderitaan di Gaza sebagai sesuatu yang “tak terlukiskan dan tak dapat dibela”.
Palestina mendambakan sebuah negara merdeka yang mencakup wilayah Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza — seluruhnya wilayah yang diduduki Israel sejak Perang Timur Tengah 1967.
Israel sendiri mencaplok Yerusalem Timur dan membangun lebih dari 500.000 permukiman di Tepi Barat. Tiga juta warga Palestina hidup di bawah kekuasaan militer Israel, sementara Otoritas Palestina memiliki otonomi terbatas.
Perundingan damai serius terakhir antara Israel dan Palestina gagal pada 2009, ketika Netanyahu kembali menjabat sebagai perdana menteri.
Kini, di tengah konflik berkepanjangan dan ketegangan global, keputusan Prancis bisa menjadi pemicu lahirnya konsensus internasional baru untuk mendorong solusi dua negara yang damai dan berkelanjutan.[]
