Prabowo: Penyelamatan Rp6,6 Triliun Baru Awal Perang Lawan Korupsi Aset Negara
- Presiden Prabowo menyebut penyelamatan Rp6,6 triliun sebagai awal pemberantasan korupsi aset negara.
- Satgas PKH dibentuk melalui Perpres No. 5 Tahun 2025 untuk menertibkan kawasan hutan dan menyelamatkan keuangan negara.
- Presiden menilai potensi kerugian negara sesungguhnya bisa mencapai ratusan triliun rupiah.
, Jakarta — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara senilai lebih dari Rp6,6 triliun menjadi titik awal komitmen kuat pemerintah dalam memerangi praktik korupsi dan perampokan kekayaan negara yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Penegasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri acara Penyerahan Laporan Capaian Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan Penyelamatan Keuangan Negara Tahun 2025, di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (24/12/2025).
“Saya kira ini baru ujung dari kerugian bangsa dan negara kita. Penyimpangan seperti ini sudah berjalan belasan bahkan puluhan tahun,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden menjelaskan, sejak menerima mandat rakyat, pemerintah bertekad melawan segala bentuk praktik korupsi tanpa pandang bulu. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembentukan Satgas PKH berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, yang berfungsi sebagai instrumen hukum dalam penertiban kawasan hutan sekaligus penyelamatan aset negara.
“Jangan ragu-ragu, jangan pandang bulu, jangan mau dilobi ke sana-sini. Tegakkan peraturan, selamatkan kekayaan negara. Itu tugas saya, dan saudara-saudara telah melaksanakannya dengan baik, tertib, dan sesuai hukum,” tegas Presiden.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa nilai Rp6,6 triliun yang berhasil diselamatkan saat ini belum mencerminkan keseluruhan potensi kerugian negara. Ia menilai, jika dilakukan pendalaman secara menyeluruh, kerugian negara akibat praktik penyimpangan di kawasan hutan bisa jauh lebih besar.
“Yang saya katakan baru ujungnya. Kalau kita pelajari lebih dalam, kerugian negara sesungguhnya sangat besar. Bisa jadi, denda yang harus dibayar mencapai ratusan triliun rupiah,” jelas Kepala Negara.
Presiden menegaskan, pemerintah tidak akan membiarkan kebocoran kekayaan negara terus berlangsung. Upaya penyelamatan aset bangsa, kata dia, harus dijalankan secara konsisten, tegas, dan berkesinambungan demi kepentingan rakyat.
Menutup sambutannya, Presiden Prabowo kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk terus bekerja tanpa ragu dalam menjaga dan menyelamatkan kekayaan negara dari pihak-pihak yang merugikan bangsa.
“Kita kerja terus, kita kerja terus untuk rakyat. Rakyat akan melihat dan merasakan apa yang kita kerjakan. Kita akan selamatkan kekayaan negara tanpa keragu-raguan,” tandasnya.[]
