Prabowo Bentuk Satgas Nasional Pascabencana, Posko Induk Beroperasi di Banda Aceh
- Pemerintah pusat membuka Posko Induk Satgas Nasional Pascabencana di Banda Aceh sebagai pusat kendali pemulihan Aceh, Sumut, dan Sumbar.
- Presiden Prabowo menunjuk Mendagri Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas Nasional untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi.
- Fokus utama Satgas adalah percepatan pembangunan rumah layak, penanganan rumah rusak, dan koordinasi lintas sektor secara terpadu.
, Banda Aceh — Pemerintah pusat akan membuka Posko Induk Satuan Tugas (Satgas) Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Banda Aceh.
Aceh dipilih sebagai lokasi posko utama lantaran menjadi wilayah terdampak paling parah dalam rangkaian bencana hidrometeorologi yang juga melanda Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Pembentukan Satgas Nasional ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana secara terkoordinasi dan menyeluruh.
Presiden menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas, didampingi Wakil Ketua Satgas Richard Tampubolon, serta dewan pengarah yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
Seiring rencana pembukaan posko induk, Tito Karnavian memimpin rapat perdana Satgas Nasional secara hybrid pada Kamis (8/1/2026).
Rapat tersebut diikuti Menko PMK, Menteri Pekerjaan Umum, Sekretaris Kabinet, Wakil Ketua Satgas, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, serta para sekretaris jenderal kementerian dan lembaga terkait.
Rapat awal ini menjadi fondasi penguatan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, khususnya di wilayah Sumatera yang terdampak luas.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA menegaskan, pihaknya telah melakukan standby force dan pendampingan intensif di wilayah Sumatera sejak masa tanggap darurat diberlakukan.
“Kehadiran Posko Induk di Banda Aceh diharapkan menjadi pusat kendali terpadu untuk memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan terarah, terkoordinasi, dan tepat sasaran,” ujar Safrizal, yang ditugaskan langsung oleh Mendagri untuk melakukan pendampingan di Aceh dan Sumatera Utara sejak 27 November 2025 hingga saat ini.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penunjukan Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Satgas didasarkan pada luasnya cakupan wilayah terdampak yang meliputi tiga provinsi. Dalam kapasitas Mendagri, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinilai dapat dilakukan lebih efektif dan menyeluruh.
Terkait target kerja, pemerintah menegaskan Satgas Nasional akan bergerak cepat sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Prioritas utama difokuskan pada percepatan pembangunan perumahan layak bagi warga terdampak yang masih berada di pengungsian, serta penanganan rumah rusak ringan dan sedang melalui sinkronisasi lintas sektor agar masyarakat dapat segera kembali ke tempat tinggalnya.
“Selain bersifat fisik, posko induk diharapkan menjadi saluran utama komunikasi publik, terutama dalam menyampaikan perkembangan kerja pemerintah. Pelibatan media nasional dan lokal, termasuk optimalisasi media sosial, menjadi bagian penting dari strategi ini,” pungkas Safrizal.[]
