Posko Bencana Aceh Tegaskan Tak Ada Intervensi Distribusi Bantuan Banjir, Minta Media Beritakan Bijak dan Tak Perkeruh Suasana

, Banda Aceh — Di tengah upaya penanganan banjir besar yang masih berlangsung di sejumlah wilayah Aceh, muncul polemik akibat pemberitaan salah satu media nasional yang menuding adanya intervensi Pemerintah Aceh terhadap jalur distribusi bantuan kemanusiaan.

Juru Bicara Posko Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Aceh, Murthalamuddin, dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Ia menilai informasi yang disampaikan dalam pemberitaan itu tidak berdasar dan berpotensi memperkeruh situasi darurat yang sedang dihadapi masyarakat.

“Berita itu fitnah. Tidak ada intervensi dari Pemerintah Aceh. Kalau narasumbernya pekerja Susi Air dan disebut anonim, bagaimana kita bisa memastikan validitasnya?” tegas Murthalamuddin saat dikonfirmasi di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025).

Murthalamuddin menjelaskan, apa yang disebut sebagai intervensi sejatinya merupakan mekanisme koordinasi yang dilakukan posko agar distribusi bantuan berjalan merata dan tepat sasaran.

Menurutnya, setiap pihak yang hendak menyalurkan bantuan memang diimbau untuk melapor ke pusat koordinasi. Langkah ini dilakukan semata-mata untuk mencegah penumpukan bantuan di wilayah perkotaan, sementara daerah terpencil justru kekurangan pasokan logistik.

“Kita tidak pernah melarang siapa pun menyalurkan bantuan. Yang kita lakukan hanya memastikan agar bantuan tidak menumpuk di kota, sementara desa-desa yang terisolir di pantai utara, timur, dan tengah masih menanti,” jelasnya.

Ia menambahkan, kondisi geografis Aceh yang kompleks serta masih terputusnya akses ke sejumlah wilayah terdampak banjir membuat koordinasi distribusi menjadi sangat krusial. Tanpa pengaturan yang baik, ketimpangan logistik dinilai sulit dihindari.

Murthalamuddin menegaskan, seluruh kebijakan dan mekanisme yang dijalankan Posko Penanggulangan Bencana Aceh murni berlandaskan prinsip kemanusiaan, tanpa kepentingan politik maupun tekanan pihak mana pun.

“Tidak ada intervensi, tidak ada pemaksaan. Relawan bebas bergerak, donatur bebas menyalurkan bantuan dengan cara masing-masing,” katanya.

Ia juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menyajikan informasi, terutama di masa krisis. Menurutnya, pemberitaan yang tidak akurat berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan kecurigaan di tengah masyarakat yang sedang menghadapi bencana.

“Ini keadaan darurat. Yang kita butuhkan persatuan, bukan fitnah. Jangan sampai berita yang tidak akurat justru memperkeruh suasana,” pungkasnya.