PM Dbeibah Tegaskan Komitmen Bebaskan Libya dari Milisi dan Korupsi di Tengah Krisis Tripoli
INISIATIF.CO, Tripoli – Perdana Menteri Libya, Abdulhamid Al-Dbeibah, menegaskan bahwa upaya mengakhiri pengaruh kelompok bersenjata ilegal di negaranya merupakan “proyek yang sedang berlangsung,” menyusul bentrokan berdarah di Tripoli yang mengguncang stabilitas ibu kota awal pekan ini.
Dalam pidato yang disiarkan televisi pada Sabtu, Dbeibah menyatakan dengan tegas bahwa pihaknya tidak akan mengampuni siapa pun yang terus terlibat dalam korupsi atau pemerasan. Tujuan kami adalah menciptakan Libya yang bebas dari milisi dan korupsi.
Pernyataan itu datang setelah perintah pembubaran kelompok-kelompok bersenjata yang dikeluarkan Dbeibah pada Selasa lalu memicu kekerasan terparah dalam beberapa tahun terakhir di Tripoli. Bentrokan antara dua kelompok bersenjata menyebabkan sedikitnya delapan warga sipil tewas, menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Gencatan senjata diumumkan pemerintah pada Rabu, sehari setelah terbunuhnya kepala milisi ternama Abdulghani Kikli—dikenal luas sebagai Ghaniwa—dan kekalahan mendadak Aparat Dukungan Stabilisasi (SSA) oleh faksi-faksi yang bersekutu dengan pemerintah Dbeibah.
SSA, yang sebelumnya ditempatkan di wilayah padat Abu Salim, merupakan salah satu kekuatan bersenjata yang dibentuk pada masa awal Pemerintah Persatuan Nasional (GNU) tahun 2021 melalui proses politik yang didukung PBB.
Ketegangan makin memuncak setelah Kementerian Dalam Negeri GNU mengungkap temuan mengejutkan, sembilan jenazah dalam kondisi membusuk ditemukan di lemari es kamar mayat Rumah Sakit Al-Khadra di Abu Salim. SSA, menurut pihak kementerian, tidak pernah melaporkan keberadaan mayat-mayat tersebut kepada otoritas resmi.
Kantor media Perdana Menteri merilis video Dbeibah menyapa pasukan keamanan yang menjaga Gedung Pemerintahan. Dalam keterangan resminya, Dbeibah juga menerima kunjungan para tetua masyarakat guna membahas dinamika keamanan di Tripoli dan operasi di Abu Salim.
“Perdana Menteri menekankan bahwa operasi ini termasuk dalam visi tetap negara untuk menghilangkan formasi bersenjata di luar institusi polisi dan militer,” demikian pernyataan kantor media tersebut.
Namun, situasi politik di dalam pemerintahan sendiri tidak stabil. Setidaknya tiga menteri mengundurkan diri pada Jumat sebagai bentuk solidaritas terhadap ratusan demonstran yang turun ke jalan menuntut pengunduran diri Dbeibah.
Menanggapi aksi protes tersebut, Dbeibahmengatakan bahwa protes itu menyebalkan, tetapi saya sudah menerimanya. Saya tahu beberapa di antaranya nyata, tetapi banyak yang dibayar.
Misi Dukungan PBB di Libya (UNSMIL) mengutarakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya kekerasan di Tripoli dan menyerukan semua pihak untuk melindungi warga sipil serta properti publik.
Libya masih bergulat dengan ketidakstabilan sejak kejatuhan Muammar Qaddafi dalam pemberontakan yang didukung NATO pada 2011. Sejak 2014, negara ini terpecah antara pemerintahan timur dan barat yang bersaing. Meski pertempuran besar terhenti pasca-gencatan senjata 2020, kekuasaan di Tripoli tetap terbagi di antara banyak kelompok bersenjata.
Wilayah timur Libya selama lebih dari satu dekade berada di bawah kendali komandan Khalifa Haftar dan Tentara Nasional Libya (LNA), sementara Tripoli dan wilayah barat masih menjadi ajang perebutan pengaruh oleh berbagai faksi.
Di tengah kekacauan tersebut, Libya tetap menjadi pemain utama di pasar energi dunia dan jalur penting migrasi menuju Eropa. Meski situasi keamanan genting, Perusahaan Minyak Nasional (NOC) menyatakan pada Jumat bahwa produksi dan ekspor minyak serta gas berjalan normal di seluruh fasilitas utama.
Ketika konflik Libya terus menarik perhatian kekuatan luar seperti Turki, Rusia, Mesir, dan Uni Emirat Arab, dunia kini menanti apakah Dbeibah mampu mewujudkan visinya menciptakan Libya yang lebih aman dan terbebas dari cengkeraman milisi serta korupsi.[]
