Pj Gubernur Aceh Tinjau Proses Verifikasi Pembangunan Rumah Layak Huni di Bireun
INISIATIF.CO, Bireun – Penjabat Gubernur Aceh, Dr. H. Safrizal ZA, M.Si., melakukan peninjauan terhadap proses verifikasi pembangunan rumah layak huni yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2025 oleh Pemerintah Aceh. Kegiatan ini berlangsung di Gampong Blang Dalam, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, pada Jumat (10/1/2025).
Salah satu rumah yang diinspeksi adalah milik Rasyidin, seorang warga setempat. Rumah tersebut memiliki dinding dari pelepah rumbia, terdiri dari satu kamar dan satu dapur yang menyatu dengan ruang tengah, dengan ukuran sekitar 3×6 meter. Kondisi ini menjadi salah satu alasan pentingnya program rumah layak huni untuk dilaksanakan dengan seksama.
Dalam kunjungan tersebut, Safrizal menegaskan komitmennya agar pembangunan rumah layak huni berjalan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Insya Allah, dengan turun langsung ke lapangan dan melakukan pengecekan, bantuan ini dapat diberikan tepat sasaran,” ungkap Safrizal, didampingi oleh Sekda dan Kepala Dinas Perkim Kabupaten Bireuen.
Safrizal juga menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program ini.
“Yang layak harus diutamakan. Jangan ada pungutan liar; prosesnya harus dilakukan dengan jujur,” tegasnya.
Di Bireuen, sebagian penerima bantuan telah mendapat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), sebuah program dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam meningkatkan kualitas rumah tinggal. Meskipun program ini memberikan dana stimulan sebesar Rp 20 juta, jumlah tersebut dianggap minim dan hanya cukup untuk biaya rehabilitasi. Sesuai aturan, mereka yang telah menerima bantuan BSPS tidak diperbolehkan mendapatkan bantuan pembangunan rumah dhuafa.
“Banyak rumah yang telah menerima bantuan BSPS sebesar 20 juta, namun kondisi mereka masih belum layak huni. Jika demikian, kita akan bongkar dan membangun ulang. Pastikan setiap penerima bantuan benar-benar mendapatkan manfaat yang optimal,” ujar Safrizal.
Terkait hal ini, Safrizal berkonsultasi langsung dengan pihak BPKP untuk memastikan semua proses yang dilakukan tidak melanggar aturan.
