Pernyataan Prabowo Soal LSM Dibiayai Asing Picu Polemik

INISIATIF.CO, Jakarta – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2025 menuai respons keras dari sejumlah pengamat. Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti peran pihak asing yang disebut-sebut membiayai lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk memecah belah bangsa Indonesia.

“Dengan uang, mereka membiayai LSM untuk mengadu domba kita,” ujar Prabowo dalam pidato yang disampaikan secara terbuka.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa negara asing kerap mengklaim sebagai penjaga demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan pers, meski menurutnya itu hanya berlaku dalam versi mereka sendiri.

“Mereka katanya adalah penegak demokrasi, HAM, kebebasan pers, padahal itu adalah versi mereka sendiri,” ucap Prabowo. Namun ia menegaskan bahwa ucapannya tidak bermaksud memicu kecurigaan, melainkan seruan untuk menjaga kedaulatan.

“Saudara-saudara sekalian, saya tidak mengajak bangsa Indonesia untuk curiga sama bangsa asing. Kita tidak boleh dipermainkan oleh bangsa mana pun. Kita ingat kata-kata proklamator, kita bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri,” tutur Prabowo.

Pernyataan itu sontak memicu polemik, termasuk dari kalangan pegiat hak asasi manusia. Salah satunya datang dari Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid.

Ia menilai bahwa pidato Presiden tidak hanya menyorot LSM yang bergerak di sektor hak asasi manusia, demokrasi, dan kebebasan pers, tetapi juga menyasar masyarakat sipil secara keseluruhan.

“Saya melihat pidato Prabowo pada Hari Pancasila kemarin bukan semata-mata menyasar LSM-LSM tertentu yang bergerak di bidang HAM, demokrasi, dan kebebasan pers, tapi juga menargetkan organisasi masyarakat sipil di Indonesia secara keseluruhan,” kata Usman seperti ditulis NU Online, Rabu (4/6/2025).

Usman menganggap retorika tersebut berbahaya karena dapat menimbulkan stigmatisasi terhadap organisasi-organisasi yang selama ini berperan sebagai pengawas independen terhadap kinerja pemerintahan.

“Retorika yang disampaikan bahwa pihak asing telah membiayai LSM untuk mengadu domba pihak-pihak di Indonesia jelas merupakan bentuk stigmatisasi,” jelasnya.

Tak hanya itu, ia juga menilai bahwa tudingan semacam itu justru berpotensi menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat.

“Retorika yang disampaikan Prabowo itulah yang justru dikhawatirkan bisa ‘mengadu domba’ masyarakat, bukan LSM,” ujar Usman.

Ia menegaskan bahwa masyarakat sipil dan LSM memiliki peran vital dalam menjaga demokrasi dan mencegah praktik kekuasaan yang sewenang-wenang.

“Itu adalah upaya mendiskreditkan organisasi masyarakat sipil di Indonesia yang selama ini membantu masyarakat sipil dalam mengawasi dan mengritik pemerintahan agar tidak sewenang-wenang, memastikan perlindungan hak-hak warga negara, dan mengawal akuntabilitas publik,” ucapnya.

Lebih lanjut, Usman menilai bahwa narasi yang dibawa dalam pidato Prabowo mengindikasikan kecenderungan pemerintah untuk membatasi ruang gerak LSM.

“Pidato Prabowo pada Hari Pancasila kemarin bahwa pihak asing telah membiayai LSM untuk mengadu domba pihak-pihak di Indonesia juga merupakan bentuk upaya pemerintah untuk membatasi atau mungkin lebih tepatnya mengekang LSM,” pungkasnya.[]