Pendaftaran PPPK di Aceh Diperpanjang Hingga 15 Januari, Mendagri: Tenaga Honorer yang Memenuhi Syarat Memiliki Kesempatan
INISIATIF.CO, Banda Aceh – Pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap kedua diperpanjang hingga 15 Januari 2025.
Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat virtual membahas percepatan penataan tenaga non-ASN di seluruh Indonesia bersama Penjabat Gubernur Aceh, Dr. H. Safrizal ZA, M.Si, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini, serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakhrullah, Rabu (8/01/2025).
Dalam rapat yang digelar secara daring tersebut, hadir pula Kepala Biro Adpim Akkar Arafat serta perwakilan dari BKA dan Biro Organisasi Setda Aceh.
Menpan RB Rini Widyantini menegaskan bahwa penataan tenaga non-ASN merupakan amanah undang-undang yang harus segera diselesaikan. Pemerintah telah membuka beberapa kali seleksi CPNS dan PPPK untuk mengakomodasi para pegawai non-ASN.
Dari beberapa seleksi, termasuk yang terakhir pada Desember 2024, tercatat ada 333.916 pegawai yang belum mendaftarkan diri. Oleh karena itu, pemerintah membuka seleksi tahap kedua yang jadwalnya telah diperpanjang hingga 15 Januari 2025 untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada tenaga honorer yang belum mendaftar.
“Kami meminta pemerintah daerah untuk aktif memfasilitasi proses ini dan mendorong pendaftaran agar masalah tenaga non-ASN dapat diselesaikan sesuai tenggat waktu,” ujar Rini.
Kepala BKN, Prof. Zudan Arif Fakhrullah, juga menekankan pentingnya pengumuman yang masif dari pemerintah daerah. Ia menyebutkan bahwa dari 333 ribu tenaga honorer yang belum mendaftar pada tahap pertama, baru 111 ribu yang terdata telah mendaftar pada tahap kedua.
“Masih ada lebih dari 222 ribu yang belum mendaftar. Kami meminta pemerintah daerah untuk mengumumkan seleksi ini secara luas agar tidak ada yang tertinggal,” tambahnya.
Mendagri Tito Karnavian menekankan bahwa perpanjangan seleksi ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan keadilan. “Kami ingin semua tenaga honorer yang memenuhi syarat mendapatkan kesempatan. Pemerintah daerah harus mendukung penuh untuk memastikan pelaksanaan seleksi berjalan lancar,” kata Tito.
Dalam rapat itu juga dibahas mengenai Surat Menpan-RB terkait penganggaran gaji non-ASN. PPK tetap diharuskan menganggarkan gaji bagi tenaga non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN. Jika jumlah pegawai non-ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pegawai non-ASN dapat diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu, sehingga anggaran untuk PPPK Paruh Waktu tersebut tetap disediakan.
Pemerintah Aceh, melalui koordinasi Pj Gubernur dan instansi terkait, berkomitmen untuk memastikan arahan dari pemerintah pusat terlaksana dengan baik. Dukungan penuh diberikan untuk memastikan tenaga honorer yang lolos seleksi PPPK dapat segera ditempatkan tanpa kendala administratif.
Dengan diperpanjangnya seleksi hingga 15 Januari 2025, diharapkan tenaga non-ASN yang memenuhi syarat dapat terakomodasi, sehingga masalah tenaga honorer dapat diselesaikan secara tuntas. []
