Pemko Subulussalam Bayar Utang Proyek, Kontraktor Lega
INISIATIF.CO, Subulussalam – Pemerintah Kota Subulussalam mulai menunjukkan komitmen nyata dalam menyelesaikan utang proyek pembangunan tahun anggaran 2023 dan 2024.
Hal ini terungkap dalam pertemuan resmi antara Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dengan Forum Kontraktor Subulussalam yang berlangsung, Senin, (4/8/2025).
Kepala BPKD M. Ali Tumangger menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Subulussalam akan mulai melunasi utang proyek dengan skema pembayaran proporsional, di mana minimal 20 persen dari total utang akan segera dibayarkan kepada rekanan.
“Kita akan mulai pencairan tahap pertama pada tanggal 6 Agustus 2025, dimulai dari dinas-dinas di luar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR),” ujar M. Ali Tumangger.
Dalam skema pembayaran ini, kontraktor dengan satu paket pekerjaan akan menerima 30 persen dari nilai kontrak. Sementara itu, bagi kontraktor yang mengerjakan dua paket atau lebih, pembayaran akan dilakukan sebesar 20 persen per paket. Strategi ini diterapkan untuk menciptakan rasa keadilan dan mendorong keberlanjutan pelaksanaan proyek.
Sementara untuk proyek-proyek di bawah Dinas PUPR, pencairan masih menunggu terbitnya Peraturan Wali Kota (Perwal) yang diproyeksikan selesai pada bulan September 2025.
“Pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan tahun 2023 dapat diselesaikan sepenuhnya pada tahun 2026. Ini bagian dari upaya kita untuk menjaga ritme pembangunan,” kata Ali.
Kontraktor Apresiasi Itikad Baik Pemerintah
Langkah konkret dari pemerintah ini disambut positif oleh para kontraktor. Perwakilan Forum Kontraktor Subulussalam, Amigo Syahputra, menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen dan keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan skema penyelesaian utang tersebut.
“Alhamdulillah, sudah ada solusi sampai hari ini. Ini menunjukkan adanya itikad baik dari pemerintah,” ujarnya.
Menurutnya, kepastian pembayaran ini memberikan angin segar bagi para pelaku jasa konstruksi yang selama ini menunggu kejelasan dari pemerintah kota.
Pemerintah Kota Subulussalam menegaskan bahwa langkah ini bukan hanya soal pelunasan kewajiban, tetapi juga bagian dari strategi menjaga kepercayaan publik dan menumbuhkan stabilitas iklim usaha di sektor konstruksi.
“Kolaborasi yang solid antara pemerintah dan pelaku usaha sangat penting untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan di daerah,” tambah Ali Tumangger.
Dengan transparansi yang terus dijaga dan progres nyata yang ditunjukkan, Pemerintah Kota Subulussalam berharap iklim investasi lokal, khususnya di sektor infrastruktur, bisa kembali bergairah.
Pemerintah juga memastikan seluruh proses akan berjalan sesuai regulasi dan prinsip tata kelola keuangan yang akuntabel, guna menghindari persoalan serupa di masa mendatang.[]
