Pemkab Abdya Wajibkan Dinas Aktif di Medsos dan Website Resmi
INISIATIF.CO, Blangpidie – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) berupaya mendorong seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) untuk mengoptimalkan penggunaan media sosial dan website sebagai kanal utama penyebaran informasi publik.
Langkah itu dikemas dalam rapat koordinasi yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Kominsa), Rabu (2/7/2025)
Rapat yang berlangsung di aula Bappeda itu dibuka oleh Asisten Pemerintahan Setdakab Abdya, Musawir, mewakili Sekretaris Daerah. Hadir dalam pertemuan itu sejumlah kepala dinas dan sekretaris dari berbagai SKPK.
Dalam arahannya, Musawir menekankan pentingnya peran aktif pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurutnya, akses terhadap informasi kini lebih efektif dilakukan melalui platform digital.
“Selama ini banyak kerja-kerja pemerintah yang belum diketahui publik karena keterbatasan publikasi. Ke depan, setiap dinas wajib memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, hingga YouTube dan LinkedIn. Website resmi juga harus diaktifkan dan dikelola secara maksimal,” ujar Musawir, yang juga menjabat Plh Kepala Dinas Keuangan Abdya.
Ia mengingatkan, penyajian informasi tidak cukup sebatas visual yang menarik, tetapi harus akuntabel dan bisa dipercaya. “Bukan sekadar tampilan yang bagus, tapi bagaimana isi informasinya bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Setelah pembukaan, rapat dilanjutkan dengan pemaparan teknis oleh Kepala Dinas Kominsa Abdya, Ubairizal. Ia memaparkan rencana pembentukan tim pengelola media digital di setiap SKPK, termasuk penyediaan email resmi ASN yang bertugas sebagai operator informasi.
“Setiap dinas harus menunjuk staf khusus untuk mengelola media sosial dan website. Mereka nantinya akan kami latih secara teknis di Kominsa,” jelas Ubairizal.
Sementara itu, Staf Ahli IT Bupati Abdya, Adi Khairi, menyoroti masih banyaknya tampilan website dinas yang belum diperbarui sejak masa penjabat bupati sebelumnya. Ia berharap, pembaruan ini segera dilakukan agar seluruh kanal digital pemerintah daerah dapat diakses optimal oleh publik.
“Optimalisasi ini penting agar informasi publik bisa diakses dengan mudah, cepat, dan transparan,” ujarnya.[]
