Pemerintah Siapkan Rp335 Triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis 2026
- Pemerintah menyiapkan anggaran Rp335 triliun dari APBN untuk Program Makan Bergizi Gratis 2026.
- Program MBG menargetkan 82 juta penerima manfaat dan menggerakkan ekonomi melalui skema SPPG.
- MBG diproyeksikan menyerap hingga tiga juta tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
, Jakarta — Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp335 triliun untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang 2026. Program nasional ini diproyeksikan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan pendanaan program MBG sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga keberlanjutan dan kepastian pelaksanaannya dinilai aman dan terukur.
“Jaminannya itu APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Tahun ini pemerintah menyiapkan untuk MBG sebesar Rp335 triliun, jadi aman,” kata Airlangga dalam kegiatan Road to Jakarta Food Security Summit (JFSS) bertajuk Ketahanan Pangan untuk Menjaga Kedaulatan Bangsa di Jakarta, Selasa.
Anggaran tersebut disiapkan untuk mendukung target sekitar 82 juta penerima manfaat program MBG di seluruh Indonesia pada 2026.
Airlangga menilai program MBG memiliki dampak ekonomi yang signifikan karena skema operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilakukan dengan pembayaran di awal. Skema ini dinilai mampu memperkuat arus kas pelaksana, mendorong investasi lokal, serta menggerakkan usaha kecil dan ekonomi daerah.
Model bisnis SPPG, lanjut Airlangga, memberikan kepastian bagi pelaku usaha karena proses pembayaran dilakukan sebelum produksi dimulai. Hal ini mempercepat perputaran modal dan mendorong replikasi pembangunan unit dapur baru di berbagai daerah.
“Model bisnis SPPG ini luar biasa. Karena dibayar di awal, baru memproduksi, sehingga sebetulnya arus kasnya bagus. Dan beberapa yang kami monitor, ada yang sudah memiliki satu SPPG dan pasti mau membangun yang kedua dan seterusnya,” ujarnya.
Di sejumlah daerah, seperti Lamongan, Airlangga mencatat adanya partisipasi masyarakat yang bergotong royong membangun usaha SPPG. Fenomena ini mencerminkan efek pengganda ekonomi dari pelaksanaan program MBG di tingkat lokal.
Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa dari total anggaran Rp335 triliun tersebut, setiap kuartal diperkirakan akan menyalurkan hampir Rp80 triliun langsung ke tingkat akar rumput (grassroot). Nilai ini jauh melampaui stimulus pemerintah pada kuartal pertama tahun sebelumnya yang tercatat sekitar Rp37 triliun secara nasional.
“Jadi, kalau program ini meluncur ke grassroot sebesar Rp80 triliun, tentu akan mempunyai efek terhadap pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.
Menurut Airlangga, penyaluran dana dalam jumlah besar secara langsung ke masyarakat akan mendorong peningkatan konsumsi, produksi, serta penciptaan lapangan kerja baru. Program MBG bahkan diperkirakan mampu menyerap hingga tiga juta tenaga kerja.
Perhitungan tersebut sejalan dengan asumsi bahwa setiap satu persen pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan sekitar 400 ribu lapangan kerja baru. Dengan skala program MBG, kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dinilai cukup signifikan.
Airlangga memperkirakan program MBG berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen. Bahkan jika hanya setengah dari potensi tersebut yang terealisasi, program ini tetap mampu memberikan tambahan sekitar tiga persenterhadap perekonomian nasional pada 2026.
“Ini akan mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang diharapkan pemerintah,” kata Airlangga.[]
