Pemerintah Lanjutkan Empat Program Bantuan 2026, Target Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja
INISIATIF.CO, Jakarta – Pemerintah memastikan empat program bantuan dan insentif ekonomi akan berlanjut pada 2026. Kepastian itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat kabinet bersama Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Senin (15/9/2025).
Paket pertama adalah perpanjangan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Final untuk UMKM dengan omzet maksimal Rp4,8 miliar per tahun. “Itu pajak finalnya setengah persen dilanjutkan sampai 2029,” kata Airlangga. Dengan begitu, pelaku UMKM mendapatkan kepastian insentif hingga empat tahun ke depan.
Menurut Airlangga, alokasi dana program ini pada 2025 mencapai Rp2 triliun dengan jumlah wajib pajak terdaftar mencapai 542 ribu. Pemerintah juga menyiapkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur skema insentif tersebut.
Insentif Pajak untuk Pekerja
Selain UMKM, pemerintah juga memperpanjang kebijakan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja sektor pariwisata. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp480 miliar dan ditujukan bagi pegawai dengan gaji di bawah Rp10 juta.
Insentif serupa diberikan kepada pekerja sektor industri padat karya seperti alas kaki, tekstil, pakaian jadi, dan furnitur. “Ini ditargetkan kepada 1,7 juta pekerja berpenghasilan maksimal Rp10 juta per bulan, dengan alokasi anggaran Rp800 miliar,” ujar Airlangga.
Tak hanya itu, pemerintah juga memperluas diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) untuk pekerja bukan penerima upah (BPU). Penerima manfaat program ini mencakup petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, hingga pekerja rumah tangga. “Ditargetkan jumlah penerima sekitar 9,9 juta orang dengan perkiraan anggaran Rp753 miliar,” kata Menko.
Lima Program Paket Ekonomi
Selain bantuan sosial dan insentif, Presiden Prabowo juga membahas lima program paket ekonomi yang difokuskan pada penyerapan tenaga kerja.
Pertama, program Koperasi Desa Merah Putih yang diproyeksikan memunculkan 80 ribu koperasi baru dengan potensi menyerap 681 ribu tenaga kerja. Targetnya, hingga Desember 2025 jumlah pekerja yang terserap bisa menembus lebih dari satu juta orang.
Kedua, pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih yang akan membuka 8.645 lapangan kerja. “Dalam jangka panjang, 4.000 titik kampung nelayan bisa menciptakan hingga 200 ribu lapangan kerja,” ujar Airlangga.
Ketiga, modernisasi 1.000 kapal nelayan yang diproyeksikan menciptakan 200 ribu lapangan kerja baru.
Keempat, program perkebunan rakyat berupa replanting atau penanaman kembali 870 ribu hektare lahan di bawah koordinasi Kementerian Pertanian. Komoditas yang dikembangkan antara lain tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, dan pala. Program ini ditargetkan menciptakan 1,6 juta lapangan kerja dalam dua tahun.
Dengan berbagai insentif dan program tersebut, pemerintah optimistis dapat memperkuat daya tahan ekonomi nasional sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru bagi masyarakat.[]
