Pemerintah Aceh Tegaskan Komitmen Antikorupsi di Hadapan KPK
INISIATIF.CO, Banda Aceh – Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi dengan mengambil peran aktif dalam Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi dan Kolaborasi antara KPK dan Pemerintah Daerah Wilayah I, yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Rapat koordinasi ini merupakan kelanjutan dari program Koordinasi dan Supervisi Direktorat Wilayah I KPK yang berlangsung dari 28 April hingga 22 Mei 2024 di Aula Bhineka Tunggal Ika, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Agenda ini mencakup seluruh pemerintah daerah dari tujuh provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Bengkulu, dalam rangka memperkuat sinergi antarinstansi untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, S.E., yang hadir langsung dalam pertemuan itu, menegaskan komitmen kuat Pemerintah Aceh untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Kami menyadari bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik dan menghambat pembangunan. Pemerintah Aceh tidak akan tinggal diam,” tegas Fadhlullah.
Pemerintah Aceh, menurutnya, telah menempuh sejumlah langkah konkret untuk memperkuat sistem antikorupsi di daerah. Di antaranya adalah penguatan pengawasan internal melalui sistem whistleblower, optimalisasi kanal pengaduan SP4N-LAPOR!, serta peningkatan kualitas pengelolaan Monitoring Centre for Prevention (MCP).
Selain itu, digitalisasi tata kelola melalui platform e-planning, e-budgeting, dan e-procurement terus digencarkan, disertai pengembangan Desa Anti Korupsi sebagai basis pembentukan budaya antikorupsi dari tingkat akar rumput.
Pemerintah Aceh menargetkan capaian MCP tahun ini sebesar 95,89 persen, sebuah angka ambisius yang mencerminkan kesungguhan dalam reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang akuntabel.
“Kolaborasi dengan KPK adalah bentuk nyata dari sinergi pusat dan daerah dalam menutup celah korupsi dan membangun sistem yang akuntabel. Kami percaya, dengan langkah konkret dan komitmen kolektif, pemberantasan korupsi dapat kita lakukan secara efektif dan berkelanjutan,” pungkas Wakil Gubernur.
Acara strategis ini turut dihadiri oleh pimpinan KPK, kepala daerah dari wilayah Sumatera I, serta jajaran legislatif dan eksekutif dari masing-masing daerah. Dari Aceh, hadir Ketua dan Wakil Ketua DPRA, Plt. Sekretaris Daerah Aceh, Inspektur Aceh, Plt. Kepala Bappeda, Kepala BPKA, serta seluruh kepala daerah, DPRK, dan pejabat teknis keuangan dari kabupaten/kota.[]
