Pemerintah Aceh Perpanjang Tanggap Darurat Bencana hingga 8 Januari 2026
- Pemerintah Aceh memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi mulai 26 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026.
- Perpanjangan dilakukan karena dampak banjir dan longsor masih dirasakan di berbagai kabupaten/kota.
- Fokus penanganan meliputi percepatan logistik, layanan kesehatan, pendidikan pengungsi, dan pemulihan infrastruktur.
, Banda Aceh — Pemerintah Aceh resmi memperpanjang status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi untuk kedua kalinya selama 14 hari, terhitung mulai 26 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026.
Keputusan ini diambil menyusul masih tingginya dampak banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah kabupaten dan kota di Aceh.
Perpanjangan status tanggap darurat tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Aceh usai memimpin Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (25/12/2025).
Kebijakan ini ditetapkan berdasarkan hasil rapat virtual dengan seluruh daerah terdampak pada 23 Desember 2025, kajian lapangan terkini, serta rapat penanganan darurat yang turut dihadiri Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Kepala BNPB, Wakil Gubernur Aceh, serta Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.
Dalam arahannya, Gubernur Aceh menekankan agar seluruh Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan terkait mempercepat distribusi logistik kepada korban bencana, baik yang berada di lokasi pengungsian, rumah warga, hingga gampong-gampong yang masih terisolasi.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad, menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen memenuhi hak-hak dasar pengungsi sesuai standar hak asasi manusia. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan layanan kesehatan dengan memfungsikan seluruh rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, serta membuka pos layanan kesehatan hingga ke wilayah terpencil.
Selain sektor kesehatan, Pemerintah Aceh juga memastikan kelangsungan pendidikan anak-anak korban bencanatetap berjalan optimal. Kebutuhan sekolah seperti pakaian, sepatu, tas, dan perlengkapan pendukung lainnya telah dipersiapkan sesuai instruksi Gubernur.
“Sementara itu, upaya pemulihan infrastruktur juga diminta agar disiapkan secara matang dan terkoordinasi guna mendukung aktivitas masyarakat pascabencana,” ujar Muhammad.
Pada masa perpanjangan tanggap darurat kedua ini, seluruh SKPA diminta menjalankan tugas secara terfokus, masif, dan terkoordinasi dalam penanganan darurat. Pemerintah Aceh juga memastikan setiap langkah pemulihan berada di bawah pengawasan Pemerintah Pusat.
“Semoga Aceh segera pulih dan bangkit. Mari terus bersatu menghadapi bencana ini,” tutup Muhammad.[]
