Pemerintah Aceh Minta Bantuan UNDP–UNICEF, Mendagri: Akan Kami Pelajari
, Jakarta — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan akan mempelajari permintaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh yang mengajukan bantuan penanganan bencana banjir dan longsor kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF).
Pernyataan tersebut disampaikan Tito usai menghadiri agenda di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025). Ia mengaku belum mengetahui secara rinci bentuk bantuan yang dimohonkan oleh Pemprov Aceh kepada dua lembaga internasional tersebut.
“Nanti kita pelajari,” kata Tito singkat.
Ia menegaskan, hingga saat ini dirinya belum menerima penjelasan detail terkait jenis bantuan yang diajukan Pemerintah Aceh.
“Saya belum tahu bentuk bantuannya seperti apa,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemprov Aceh secara resmi telah mengirimkan surat kepada UNDP dan UNICEF untuk meminta dukungan dalam penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh sejak akhir November lalu. Langkah tersebut diambil menyusul kondisi darurat yang dinilai semakin kompleks dan membutuhkan dukungan besar, baik dari pemerintah pusat maupun komunitas internasional.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad, menyampaikan bahwa situasi bencana di Aceh tidak hanya berdampak pada infrastruktur, tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan, kesehatan, dan perlindungan anak.
“Secara khusus, Pemerintah Aceh resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” kata Muhammad MTA dalam keterangan tertulis, Minggu (14/12/2025).
Ia menambahkan, hingga saat ini penanganan bencana di Aceh telah melibatkan puluhan lembaga kemanusiaan. Tercatat sekitar 77 organisasi dengan melibatkan 1.960 relawan telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk membantu proses tanggap darurat dan pemulihan awal.
Banjir dan longsor yang melanda Aceh merupakan bagian dari rangkaian bencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatra. Selain Aceh, dampak bencana juga dirasakan di provinsi lain, dengan ribuan rumah dilaporkan mengalami kerusakan.
Pemerintah Aceh berharap keterlibatan lembaga internasional dapat memperkuat upaya penanganan darurat, rehabilitasi, serta pemulihan pascabencana, terutama bagi kelompok rentan yang terdampak paling parah.[]
