Pemerintah Aceh Bantah Kirim Surat ke PBB soal Bencana, Ini Penjelasannya
, Banda Aceh — Pemerintah Aceh menegaskan tidak pernah mengirim surat atau secara khusus meminta bantuan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait penanganan bencana di Aceh. Klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang di publik mengenai dugaan permintaan bantuan asing.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengatakan surat yang dimaksud bukan ditujukan kepada PBB, melainkan kepada lembaga-lembaga yang beroperasi dan memiliki program di Indonesia, termasuk di Aceh.
“Ada kesalahpahaman. Itu untuk lembaga yang ada di Indonesia, bukan untuk PBB. Tapi dibangun seolah-olah gubernur kirim surat ke PBB,” kata Muhammad MTA di Banda Aceh, Selasa (16/12/2025).
Menurut MTA, lembaga yang disurati merupakan organisasi yang selama ini telah berkontribusi dalam berbagai program pembangunan dan kemanusiaan di Aceh. Gubernur Aceh berharap lembaga-lembaga tersebut dapat turut membantu pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan dampak bencana.
“Itu untuk lembaga-lembaga yang memang punya program di Aceh. Gubernur berharap mereka membantu pemerintah pusat dalam penanganan bencana,” ujarnya.
Senada dengan itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa hingga kini Pemerintah Aceh belum mengajukan permintaan bantuan asing secara resmi.
“Saya tidak mengerti. Bukan kita yang buat, LSM yang buat. Itu di luar kewenangan kita,” kata Muzakir Manaf.
Meski demikian, Gubernur yang akrab disapa Mualem itu menyatakan Pemerintah Aceh tetap bersikap terbuka terhadap bantuan kemanusiaan yang datang dari berbagai pihak, selama bertujuan membantu masyarakat terdampak bencana.
“Iya (belum meminta bantuan asing). Yang mau mengirim banyak, kita terima saja,” ujarnya.
Sebelumnya, sempat diberitakan bahwa Pemerintah Aceh mengajukan keterlibatan lembaga internasional United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF) untuk memperkuat upaya pemulihan pascabencana di Aceh.
Muhammad MTA menjelaskan, langkah komunikasi dengan lembaga-lembaga tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman panjang UNDP dan UNICEF dalam mendukung penanganan bencana besar di Aceh, termasuk pascatsunami 2004. Namun, seluruh langkah kebijakan tetap berada dalam koordinasi dan supervisi Pemerintah Pusat.
“Berbagai langkah kebijakan strategis dalam upaya pemulihan Aceh akan terus kita lakukan atas supervisi Pemerintah Pusat. Mari kita terus bersatu dalam upaya mewujudkan Aceh lebih baik, bangkit dari bencana ini,” kata MTA di Banda Aceh, Senin (15/12/2025).
Pemerintah Aceh menegaskan fokus utama saat ini adalah percepatan penanganan darurat dan pemulihan kehidupan masyarakat terdampak, dengan mengedepankan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai lembaga kemanusiaan yang bekerja di Indonesia.[]
