Pelayanan BPN Subulussalam Dikeluhkan Warga, Wali Kota HRB Laporkan ke DPR RI
INISIATIF.CO, Subulussalam – Pelayanan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Subulussalam kembali menuai sorotan setelah sejumlah warga mengeluhkan kinerja instansi tersebut yang dinilai tidak profesional.
Salah satu warga Desa Penanggalan, Kecamatan Penanggalan, Junaidi Berutu, mengaku kecewa karena mengalami kesulitan saat mengurus masalah sertifikat ganda.
Menurut Junaidi, permasalahan itu bukan disebabkan oleh kesalahan dirinya, melainkan diduga akibat kelalaian pihak BPN.
“Saat kami bermaksud menyelesaikan, kami malah dipersulit dengan berbagai macam administrasi,” ungkap Junaidi, Kamis (18/9/2025).
Ia bahkan menolak permintaan pihak BPN yang memintanya membuat akta notaris pelepasan hak. “Gandanya sertifikat ini bukan salah kami, tapi masalah BPN yang saya anggap tidak profesional,” tegasnya.
Junaidi menambahkan, sertifikat tanah miliknya telah dititipkan ke kantor BPN sejak 15 Juli 2025. Namun hingga kini, masalah tersebut belum juga menemukan titik terang. Ia menyebut, BPN Subulussalam baru akan melanjutkan penyelesaian perkara itu pekan depan setelah Kepala BPN kembali bertugas di daerah.
Kekecewaan warga juga mendapat perhatian serius dari Wali Kota Subulussalam, Haji Rasyid Bancin (HRB). Ia membenarkan banyaknya keluhan masyarakat terkait buruknya pelayanan di Kantor Pertanahan setempat.
Menurut HRB, sejumlah aduan masyarakat bahkan sudah ia sampaikan ke DPR RI sebagai bentuk laporan resmi.
“Ada masyarakat yang sampai bertahun-tahun tidak kunjung menerima sertifikat tanah mereka, padahal semua syarat sudah dipenuhi,” kata HRB.
Ia juga menyoroti proses administrasi yang dianggap berbelit-belit dan tidak adil. Wali Kota menuding adanya perbedaan perlakuan antara masyarakat kecil dengan pemilik modal besar.
Menurut HRB, ada indikasi ribuan hektare lahan dari program redistribusi tanah justru beralih kepemilikannya menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama korporasi.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala BPN Kota Subulussalam belum dapat dikonfirmasi untuk memberikan keterangan terkait berbagai keluhan dan tudingan yang disampaikan oleh masyarakat maupun Wali Kota.[]
