Optimalisasi Data untuk Pengentasan Kemiskinan di Aceh
*Oleh: Muhammad Ikbal Fanika
Kata-kata seperti “data-driven”, “evidence-based policy”, dan “big data” semakin sering kita dengar dalam wacana pembangunan di negara maju dan negara berkembang. Pengambilan keputusan dengan berlandaskan data memang menjadi tren global saat ini, karena diyakini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efektif.
Sebagai salah satu provinsi dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, Aceh seharusnya dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dan luasnya data yang tersedia untuk merumuskan strategi pembangunan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, pemanfaatan data untuk pembangunan di Aceh masih belum optimal. Salah satu tantangan pembangunan yang masih dihadapi Provinsi saat ini Aceh adalah tingginya angka kemiskinan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2023, persentase penduduk miskin di Aceh mencapai 14,45 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 9,36 persen.
Angka kemiskinan yang tinggi ini merupakan masalah yang telah berlangsung lama di Aceh. Sejak pasca-konflik dan tsunami 2004, upaya pengentasan kemiskinan terus dilakukan, namun hasilnya belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pengentasan kemiskinan yang selama ini diterapkan belum cukup efektif.
Salah satu faktor yang berkontribusi adalah terbatasnya pemanfaatan data dan analisis yang komprehensif dalam perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan di Aceh.
Pemanfaatan Data untuk Pengentasan Kemiskinan
Untuk keluar dari masalah kemiskinan kronis ini, Pemerintah Provinsi Aceh perlu melakukan terobosan dengan memanfaatkan data secara lebih optimal. Ada beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan, salah satunya membangun Sistem Informasi Terpadu Pengentasan Kemiskinan.
Pemerintah Aceh perlu membangun suatu sistem informasi terpadu yang dapat menghimpun dan mengolah berbagai data terkait kemiskinan di Aceh. Data tersebut dapat bersumber dari BPS, Dinas Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta instansi terkait lainnya.
