Naik Level ke Status Siaga, Warga di Radius 4 Km Gunung Api Burni Telong Diungsikan
- Badan Geologi menaikkan status Gunung Burni Telong menjadi Level III (Siaga) sejak 30 Desember 2025 pukul 22.45 WIB.
- Warga Desa Rembune, Pantan Pediangan, dan Bandar Lampahan diminta mengungsi sementara ke Kampus Unsyiah III Lampahan.
- BPBD Bener Meriah menegaskan pengungsian hanya berlaku untuk desa dalam radius 4 km dan mengimbau warga tetap tenang serta waspada.
, Bener Meriah — Status aktivitas Gunung Api Burni Telong di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, resmi meningkat menjadi Level III (Siaga) sejak Selasa, 30 Desember 2025, pukul 22.45 WIB, sebagaimana dilaporkan Badan Geologi melalui laporan khusus pemantauan gunung api.
Menyusul peningkatan status tersebut, Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Bener Meriah menginformasikan bahwa warga di tiga desa yang berada di kaki Gunung Burni Telong diminta untuk mengungsi sementara sebagai langkah antisipasi.
Tiga desa yang dimaksud yakni Desa Rembune, Pantan Pediangan, dan Bandar Lampahan. Warga dari ketiga desa tersebut diarahkan mengungsi ke Kampus Unsyiah III di kawasan Lampahan.
Informasi pengungsian itu, menurut RAPI, merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Bupati Bener Meriah yang disampaikan kepada para Reje Kampung (kepala desa) melalui komunikasi seluler, sesaat setelah status gunung api dinaikkan.
Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bener Meriah menegaskan bahwa pengungsian hanya diberlakukan bagi desa-desa yang berada dalam radius empat kilometer dari kawah gunung. Adapun desa lain di luar radius tersebut tidak direkomendasikan untuk mengungsi, namun tetap diminta meningkatkan kewaspadaan.
BPBD mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak panik, serta mengikuti setiap arahan resmi dari pemerintah daerah dan petugas kebencanaan.
“Kami meminta warga tetap waspada dan mematuhi imbauan, namun tidak panik dalam menghadapi situasi ini,” demikian imbauan yang disampaikan kepada masyarakat.
Hingga kini, pemantauan aktivitas Gunung Burni Telong terus dilakukan secara intensif oleh pihak terkait, sementara pemerintah daerah menyiagakan langkah-langkah mitigasi untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk.[]
