Mus Seudong: Keputusan Soal 4 Pulau Sengketa Bisa Jadi Bom Waktu
Sementara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berdalih hasil survei terbaru Kemendagri menunjukkan posisi geografis keempat pulau lebih dekat ke wilayah Tapanuli Tengah.
Namun, menurut Mustiari, argumen jarak geografis tak bisa menjadi dasar tunggal dalam penentuan batas administrasi. Ia menekankan pentingnya menghormati hukum positif, terutama UU Nomor 24 Tahun 1956, yang secara tegas menetapkan batas wilayah Provinsi Aceh.
“Jangan sampai kelalaian administrasi pusat menyalakan kembali api konflik. Ini bukan soal menang atau kalah. Ini soal menjaga ketenangan dan stabilitas masyarakat yang sudah puluhan tahun hidup dalam damai,” ujarnya.
Mus Seudong juga mengingatkan bahwa sengketa wilayah semacam ini harus diselesaikan secara hati-hati, terutama di Aceh yang memiliki sejarah panjang perjuangan dan luka konflik yang belum sepenuhnya sembuh.
“Kalau Pemerintah Pusat terus mengambil langkah sepihak, jangan salahkan kalau kepercayaan masyarakat Aceh kembali terkikis. Ini bisa jadi bom waktu,” tutupnya.[]
