Mulai dari PAUD hingga SMA, Pemerintah Resmikan Wajib Belajar 13 Tahun
INISIATIF.CO, Jakarta – Pemerintah resmi menegaskan program wajib belajar 13 tahun yang mencakup pendidikan dasar hingga menengah, ditambah satu tahun prasekolah sebagai fondasi awal.
Kebijakan ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan pendidikan bermutu, sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.
Direktur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kemendikdasmen, Nia Nurhasanah, menyampaikan hal tersebut dalam forum dialog bersama media di Jakarta, Jumat (19/9/2025). Menurutnya, penambahan satu tahun prasekolah sangat penting untuk menyiapkan anak sebelum masuk sekolah dasar.
“Wajib belajar 13 tahun adalah upaya kolektif untuk mewujudkan visi pendidikan bermutu bagi semua. Satu tahun prasekolah menjadi pondasi penting agar anak siap secara kognitif, sosial, dan emosional sebelum memasuki jenjang SD,” ujar Nia.
Program ini memiliki dasar hukum yang kuat, tertuang dalam Master Plan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (MPJPM) 2025–2045 serta masuk ke dalam rencana pembangunan jangka menengah 2025–2029. Pemerintah bahkan telah menyiapkan grand design wajib belajar prasekolah melalui koordinasi lintas kementerian dan 15 lembaga terkait agar pelaksanaannya terarah dan berkelanjutan.
Dalam penerapannya, pemerintah memprioritaskan perluasan akses, peningkatan mutu, dan tata kelola yang lebih baik. Akses diperluas lewat pembangunan sekolah baru, penambahan ruang kelas, hingga penegerian PAUD, terutama di daerah 3T. Dari sisi mutu, fokus diarahkan pada akreditasi lembaga, peningkatan kompetensi pendidik, kurikulum berbasis STEM, bahasa ibu, pendidikan karakter, serta literasi digital. Sementara tata kelola diperkuat dengan sinkronisasi regulasi, penyusunan NSPK, penguatan kelembagaan, dan dukungan anggaran yang terus meningkat.
“Kami realistis, dimulai dengan satu tahun prasekolah sebagai bagian dari wajib belajar. Ini fase krusial untuk menyiapkan transisi anak dari PAUD ke SD yang menyenangkan dan bermakna,” jelas Nia.
Ia menambahkan, keberhasilan wajib belajar 13 tahun tidak mungkin tercapai tanpa dukungan masyarakat luas. Peran pemerintah daerah, organisasi profesi, dunia usaha, lembaga filantropi, hingga gerakan Bunda PAUD sangat menentukan dalam menggerakkan partisipasi.
“Bunda PAUD terbukti mampu menggerakkan lintas perangkat daerah dan komunitas. Kami akan memberi apresiasi atas kiprah mereka yang konsisten memperjuangkan PAUD di daerah,” kata Nia.
Saat ini, Kemendikdasmen juga telah menggandeng lebih dari 75 organisasi untuk memperkuat implementasi pendidikan anak usia dini di berbagai wilayah Indonesia.
Program wajib belajar 13 tahun dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk membangun kualitas manusia Indonesia. Riset menunjukkan, anak yang mengikuti PAUD memiliki tingkat literasi, numerasi, serta motivasi belajar yang lebih baik dibandingkan mereka yang tidak melalui jenjang tersebut.
“Kampanye pentingnya PAUD harus menjadi gerakan bersama. Dengan partisipasi semesta, anak-anak Indonesia akan tumbuh cerdas, sehat, dan berkarakter,” pungkas Nia.[]
