Mualem Tolak Rencana Pemotongan Dana Transfer Daerah oleh Pemerintah Pusat
INISIATIF.CO, Jakarta — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, menegaskan penolakannya terhadap rencana pemerintah pusat yang akan melakukan pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD).
Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi mengganggu stabilitas fiskal dan menghambat pembangunan di tingkat provinsi.
Penegasan itu disampaikan Mualem usai menghadiri pertemuan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
“Saya menghadiri pertemuan antara APPSI dengan Menteri Keuangan di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, kami membahas rencana pemerintah pusat untuk melakukan pemotongan dana transfer ke daerah (TKD),” ujar Mualem.
Ia menilai, pemangkasan dana TKD justru akan menjadi beban tambahan bagi pemerintah daerah, termasuk Aceh, yang saat ini tengah berupaya memperkuat fondasi ekonomi dan mempercepat pembangunan.
“Saya menyampaikan penolakan terhadap rencana pemotongan tersebut karena akan menjadi beban bagi masing-masing provinsi, termasuk Aceh. Kebijakan ini berpotensi berdampak serius terhadap stabilitas fiskal daerah serta pelaksanaan program-program prioritas yang sedang dijalankan,” tambahnya.
Berdasarkan data yang diterima Pemerintah Aceh, alokasi transfer ke daerah tahun 2025 untuk Aceh turun sekitar 25 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sementara beberapa provinsi lain bahkan mengalami pemangkasan hingga 30–35 persen.
Mualem menegaskan, pemotongan anggaran ini akan berimbas langsung pada berbagai sektor strategis, mulai dari pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pemotongan anggaran tentu akan berimbas langsung pada berbagai sektor. Saya berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini dengan melihat kondisi riil yang dihadapi oleh daerah-daerah, khususnya Aceh,” tegasnya.[]
