Mualem Terima Draft Revisi UUPA: Kita Kawal Bersama untuk Kepentingan Rakyat Aceh
INISIATIF.CO, Banda Aceh – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, menyatakan apresiasi atas kekompakan eksekutif dan legislatif Aceh dalam menyusun draft revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Hal itu disampaikan usai menerima dokumen revisi dari Ketua Tim Revisi UUPA DPRA, Tgk Anwar Ramli, dalam sebuah seremoni resmi di Ruang Serbaguna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Senin (19/5/2025).
“Ini adalah sesuatu yang bersama kita inginkan, semua bersatu merumuskan berbagai hal terkait Aceh, terkait kemaslahatan rakyat Aceh. Karena itu, tetap semangat, jaga kebersamaan ini. Kita kawal draft perubahan UUPA untuk kita perjuangkan di pusat,” ujar Mualem dalam sambutannya.
Revisi yang mencakup 8 pasal perubahan dan 1 pasal penambahan ini disebut Mualem sebagai bagian dari perjuangan kolektif yang tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga masa depan fiskal dan kewenangan Aceh. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap substansi revisi tersebut.
“Terkait 9 pasal ini saya sepakat untuk kita perjuangkan di tingkat pusat. Saya menyarankan untuk membentuk tim pengawas agar proses pembahasan bisa kita pantau dan kritisi bersama. Saya haqul yakin, Presiden Prabowo akan menyepakati,” lanjutnya optimis.
Tak lupa, Mualem juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk DPRA, tim ahli, para profesor, dan unsur pemerintah Aceh.
“Ingat, kepentingan Aceh adalah kepentingan kita bersama. Terima kasih atas dedikasi dan kebersamaan semua pihak. Jaga terus kebersamaan ini,” imbuhnya.
Plt Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, juga menyampaikan apresiasinya terhadap kerja keras tim penyusun. Ia menekankan pentingnya menyiapkan batasan-batasan dalam diskusi dengan pemerintah pusat.
“Seluruh revisi ini sanggatlah tepat, namun dari 8 pasal ini kita harus memiliki cadangan untuk batasan-batasan dalam pembahasan dengan DPR RI. Untuk itu, batasan-batasan pembahasan juga harus kita siapkan,” ujar M. Nasir.
Ketua Tim Revisi UUPA, Tgk Anwar Ramli, menegaskan bahwa revisi ini merupakan hasil kesepakatan lintas partai dan fraksi di DPRA, dengan mempertimbangkan berkurangnya Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang akan berakhir pada 2027.
“Kami optimis, kedekatan Gubernur dan Presiden Prabowo Insya Allah revisi UUPA ini bisa diterima, baik tentang fiskal maupun kewenangan Aceh,” katanya.
Ia menambahkan, koordinasi lanjutan akan melibatkan unsur Forkopimda seperti Kapolda, Pangdam, Kajati, dan Kabinda Aceh, agar perjuangan ini mendapatkan dukungan menyeluruh.
Prof. Faisal selaku juru bicara Tim Pakar menyampaikan pentingnya menjamin bahwa kekhususan Aceh tidak dibatasi secara anggaran maupun waktu.
“Selama UUPA masih ada sebagai bentuk kekhususan Aceh, maka anggaran juga harus selalu diberikan khusus oleh negara. Untuk itu, kami tentu sangat membutuhkan dukungan Pak Gubernur agar tujuan kita bersama bisa tercapai,” ucap Prof. Faisal.
Koordinator Tim Revisi UUPA Pemerintah Aceh, Tgk Kamaruzzaman atau Ampon Man, turut mengingatkan sejarah pengesahan UUPA yang sempat menuai protes masyarakat Aceh.
“Sebanyak 500 ribu lebih masyarakat Aceh turun ke jalan memprotes isi UUPA yang tidak tidak sesuai dengan kesepakatan pada Memorandum of Understanding (MoU) pada saat penandatanganan perundingan damai antara Pemerintah RI dengan GAM,” jelas Ampon Man.
Ia menegaskan bahwa revisi ini bukan hanya karena masalah fiskal, tetapi juga sebagai upaya menegaskan kembali kewenangan Aceh sesuai dengan semangat MoU Helsinki.
Acara diakhiri dengan penyerahan dokumen revisi UUPA secara simbolis dari Prof. Faisal dan Ampon Man kepada Tgk Anwar Ramli, kemudian diteruskan kepada Gubernur Mualem oleh Ketua DPRA, Zulfadli.[]
