Mualem Temui Mendagri Tito di Jakarta, Sampaikan Ucapan Selamat atas Anugerah Adat Aceh
INISIATIF.CO, Jakarta — Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta, Selasa (11/11/2025). Pertemuan itu berlangsung hangat dan penuh apresiasi terkait penyelenggaraan pemerintahan di Aceh.
Mualem mengatakan, kedatangannya sekaligus untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Tito Karnavian atas penganugerahan adat Aceh yang akan diberikan oleh Wali Nanggroe pada Rabu (12/11/2025).
Menurutnya, penganugerahan itu merupakan bentuk penghormatan atas kontribusi Mendagri dalam mendukung tata kelola pemerintahan di Aceh.
“Saya mengucapkan selamat kepada Pak Tito atas anugerah adat Aceh yang akan diberikan Wali Nanggroe pada Rabu besok,” ujar Mualem.
Dalam pertemuan tersebut, Mualem juga menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat menghadiri langsung prosesi penganugerahan, lantaran harus menjalankan agenda lain yang telah dijadwalkan sebelumnya.
“Saya juga menyampaikan permohonan maaf secara langsung karena besok tidak dapat hadir pada acara penganugerahan tersebut karena ada agenda lain,” katanya.
Lebih lanjut, Mualem mengapresiasi pernyataan Tito yang menilai penyelenggaraan pemerintahan di Aceh selama ini berjalan dengan baik. Menurut Tito, keberhasilan itu tidak terlepas dari koordinasi yang kuat antara Mendagri, Pemerintah Aceh, serta dukungan lembaga adat.
“Terima kasih juga atas apresiasi Pak Tito terhadap kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Aceh selama ini, yang menurut Pak Tito, telah berjalan baik berkat koordinasi antara Mendagri, Pemerintah Aceh, serta dukungan lembaga adat,” tambahnya.
Dalam slide foto yang dibagikan, terlihat Mualem dan Tito tengah berdiskusi serius dalam suasana akrab. Keduanya tampak saling menghargai dan membangun komunikasi yang konstruktif.
Pertemuan ini dinilai penting dalam memperkuat hubungan kerja antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat, terutama dalam menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan di daerah.[]
