Mualem: Pemulihan Aceh Harus Dimulai dari Ekonomi dan Infrastruktur

, Jakarta — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem menegaskan bahwa proses pemulihan Aceh pascabencana harus diawali dari penguatan sektor ekonomi dan infrastruktur. Menurutnya, dua sektor tersebut menjadi kunci agar penghidupan masyarakat dan konektivitas wilayah dapat kembali normal.

Penegasan itu disampaikan Mualem saat menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian itu melibatkan lintas kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

“Kami meyakini bahwa pemulihan Aceh harus dimulai dari sektor ekonomi dan infrastruktur agar penghidupan masyarakat serta akses wilayah dapat kembali normal,” ujar Mualem dalam forum tersebut.

Menurut Mualem, sektor perumahan dan sosial tetap memiliki peran penting sebagai fondasi membangun kembali harapan masyarakat. Namun, tanpa pemulihan ekonomi dan infrastruktur yang kuat, proses pemulihan secara menyeluruh akan berjalan lambat.

Dalam kesempatan itu, Mualem juga meminta kejelasan dari Pemerintah Pusat terkait mekanisme penanganan pascabencana yang kini dikoordinasikan oleh Satgas nasional. Ia menilai penjelasan tersebut penting agar Pemerintah Aceh dapat menyesuaikan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi secara tepat.

“Terkait skema penanganan pascabencana, kami berharap memperoleh penjelasan mengenai tahapan penugasan serta dukungan sektoral yang akan diberikan kepada Pemerintah Aceh,” katanya.

Ia turut menyoroti masa transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan, mengingat hingga kini masih terdapat wilayah di Aceh yang penanganannya belum sepenuhnya tuntas. Di sisi lain, dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dituntut segera ditetapkan.

“Kami khawatir apabila memasuki masa transisi, dukungan dan perhatian nasional menjadi kurang optimal, sementara masa tanggap darurat belum sepenuhnya berakhir,” ujar Mualem.

Kondisi tersebut, lanjutnya, semakin krusial karena Aceh akan memasuki bulan suci Ramadhan, di mana kebutuhan masyarakat meningkat secara signifikan.

Selama masa tanggap darurat, Pemerintah Aceh telah menerapkan sejumlah kebijakan strategis untuk menjaga stabilitas, termasuk pembebasan barcode SPBU agar distribusi bahan bakar minyak berjalan lancar dan tidak memicu antrean.

Selain itu, pengoperasian Seksi 1 Jalan Tol Sigli–Banda Aceh selama masa darurat dinilai sangat membantu mobilitas dan distribusi logistik di wilayah terdampak. Mualem berharap kebijakan tersebut dapat dilanjutkan hingga masa transisi berakhir dan kondisi Aceh benar-benar pulih.

Rakor tersebut juga membahas skala prioritas percepatan rehabilitasi, terutama di sektor pendidikan, meliputi relokasi sekolah rusak berat, program cash for work, pembangunan sekolah tahan bencana, hingga penguatan pendidikan kebencanaan melalui Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).

Pemerintah Pusat sendiri telah membentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026, dengan prinsip membangun kembali wilayah terdampak secara lebih baik dan lebih tangguh.

Mualem berharap, koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang diperkuat melalui Satgas nasional benar-benar mampu mempercepat pemulihan Aceh secara berkelanjutan, tidak hanya mengembalikan kondisi seperti semula, tetapi juga meningkatkan ketahanan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.[]