ANTINARKOBA

Mualem–Dek Fadh Genap 100 Hari, Arah Baru Pembangunan Aceh Mulai Terlihat

Mualem-Dekfad. (Foto istimewa).

INISIATIF.CO, Banda Aceh – Seratus hari sudah H. Muzakir Manaf dan H. Fadhlullah, SE memimpin Aceh sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. Dalam waktu yang relatif singkat, pasangan yang akrab disapa Mualem–Dek Fadh ini mulai menunjukkan arah baru pembangunan Aceh, dengan menekankan prinsip keislaman, keberlanjutan, dan keberpihakan pada rakyat kecil.

Dengan visi “Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan,” pemerintahan baru ini langsung tancap gas di berbagai sektor strategis. Mulai dari penguatan syariat Islam, ketahanan pangan, kesehatan, hingga inovasi digital dan pendidikan, semua bergerak serentak menunjukkan perubahan.

Dok. Pemerintah Aceh

Syariat Islam Jadi Landasan

Langkah pertama yang menjadi sorotan publik adalah penguatan syariat Islam. Melalui Instruksi Gubernur No. 1 Tahun 2025, Mualem mewajibkan ASN melaksanakan shalat berjamaah, serta menggiatkan program mengaji di sekolah-sekolah. Ini menjadi sinyal kuat bahwa nilai-nilai Islam bukan hanya jargon, tapi diterapkan dalam sistem pemerintahan.

Tak berhenti di situ, Gerakan Aceh Berwakaf diluncurkan sebagai upaya memperkuat ekonomi gampong melalui wakaf produktif. Gagasan ini bahkan mendapat pengakuan nasional lewat Halalmetric Gold Award 2025 dari Universitas Brawijaya.

Pangan dan Pertanian

Di sektor pertanian, pemerintah Aceh menunjukkan keberpihakan nyata kepada petani. Ongkos angkut untuk komoditas penting seperti cabai merah dan bawang merah ditanggung pemerintah—27 ton cabai dan 16 ton bawang telah didistribusikan. Gerakan Pangan Murah pun diluncurkan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan telur.

Aceh juga ambil bagian dalam Gerakan Panen dan Tanam Padi Serentak bersama Presiden. Salah satu tonggak penting lainnya adalah peresmian Pusat Pengembangan Kakao di Aceh Timur, sebagai langkah diversifikasi komoditas unggulan daerah.

Inovasi Layanan Kesehatan

Kesehatan menjadi fokus penting. Aplikasi SIRANAP 3.0 diluncurkan untuk memudahkan masyarakat memantau ketersediaan tempat tidur rumah sakit secara real-time. Di Rumah Sakit Ibu dan Anak, kini tersedia layanan fetomaternal dan pusat rehabilitasi untuk anak berkebutuhan khusus.

Lebih dari itu, Aceh memulai langkah progresif dalam eliminasi pasung di lima kabupaten/kota dan meresmikan Instalasi Rehabilitasi Terpadu di RSJ Kuta Malaka, Aceh Besar.

BUMD Bangkit, Digitalisasi Maju

Gubernur Muzakir Manaf diganjar Top Pembina BUMD Award 2025 atas komitmennya membenahi Badan Usaha Milik Daerah. BPR Syariah Mustaqim meraih predikat Bintang 5, dan direktur utamanya masuk jajaran Top CEO Indonesia.

Dalam bidang transportasi, program mudik gratis berhasil membantu 7.919 warga Aceh kembali ke kampung halaman. Sementara itu, peluncuran aplikasi Trans Kutaraja Digital memperkenalkan sistem pemantauan bus secara real-time. Portal Satu Data Aceh dan inovasi layanan Kesamsatan, termasuk samsat keliling dan insentif pajak bagi penyandang disabilitas, menunjukkan kemajuan dalam digitalisasi layanan publik.

Perumahan dan Pendidikan

Pemerintah Aceh menargetkan pembangunan 3.000 unit rumah layak huni tahun ini. Atas kiprah ini, Aceh menerima penghargaan nasional dalam Program 3 Juta Rumah dari pemerintah pusat.

Di bidang pendidikan, beberapa terobosan diluncurkan seperti Database Guru Unggul, pendirian Sekolah Unggul Aceh, dan Tryout Aceh SNBT 2025. Pemerintah juga merevisi Pergub Beasiswa Fakir Miskin dan Yatim Berprestasi, menunjukkan keberpihakan pada kelompok rentan.

Mualem menyadari, seratus hari pertama bukanlah capaian akhir, tapi titik tolak menuju perubahan besar.

“Rakyat Aceh menunggu janji-janji politik kami. Janji yang harus ditunaikan sebagai tanggung jawab seorang kepala daerah,” ujar Gubernur Muzakir Manaf dalam keterangan yang diterima INISIATIF.CO, Senin (26/5/2025).

Ia menekankan bahwa perubahan hanya bisa terwujud dengan kolaborasi seluruh elemen masyarakat.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan, kritik, dan pengawasan dari rakyat sangat kami butuhkan untuk menakhodai Aceh lima tahun ke depan,” tutur Mualem.[]

Editor : Ikbal Fanika
Tutup